Penyidik Minta Uang Rp.8 Miliar, Kriminal Labora Sitorus Menolak, Dihukum 15 Tahun

share on:
Masa Labora Sitorus Saat menyambut Kedatangan  Tim Komnas HAM di Kompleks PT. Rotua Tampa Garam - Jubi / Nees
Masa Labora Sitorus Saat menyambut Kedatangan Tim Komnas HAM di Kompleks PT. Rotua Tampa Garam – Jubi / Nees

Sorong, Jubi – Setelah bertemu secara tertutup dengan terpidana kasus TPPU dan Penimbunan BBM, Aiptu Labora Sitorus (LS), Kamis (19/2/2015) Komnas HAM mendapat temuan berkas yang disampaikan Labora pada April 2014 dan yang diterima terakhir dari Mahkamah Agung ternyata belum lengkap. Bahkan Komnas HAM menemukan sejumlah kejanggalan atas penetapan terdakwa LS.

Komisioner Komnas HAM yang dipimpin Otto Nur Abdulah, Kamis, (19/2/2015 ) siang mendatangi terpidana kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU dan penimbunan BBM, Labora Sitorus di kediamannya di kawasan Tampa Garam, Kota Sorong, Papua Barat bersama empat komisioner lainnya.

Kedatangan Komnas HAM untuk memastikan pengaduan Labora Sitorus pada April 2014 lalu dan memastikan kondisi kesehatan serta hak-haknya apakah benar-benar tercederai atau tidak. Selain itu Komnas HAM juga hadir sebagai mediator untuk menjebatani pihak eksekutor dalam hal ini Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan proses eksekusi secara damai dan tidak dengan kekerasan.

Ketua tim komisioner Komnas HAM, Otto Nur Abdulah kepada awak media di kediaman LS, menjelaskan hadirnya Komnas HAM untuk bertemu langsung dengan Labora adalah untuk menindaklanjuti laporannya pada April 2014 lalu, sekaligus mencocokan berkas yang  ada di tangan LS dengan berkas yang diberikan oleh Mahkamah Agung yang ternyata kedua-duanya tidak lengkap dan perlu dilengkapi.
”Kami cocokan kedua berkas ini, ada beberapa fakta yang membuktikan banyak terjadi kejanggalan,“ kata Nur Abdulah .

Sementara itu, Juru Bicara Labora sitorus Fredy Fakdawer, mengatakan segala rekayasa kasus Labora Sitorus dan berkas-berkas serta semua bukti telah ditunjukan kepada Komnas HAM , sehingga Komnas HAM mengindikasikan ada temuan rekayasa kasus mulai dari proses penyidikan hingga putusan 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

Fredi Fakdawer juga mengaku, keluarga dan seluruh karyawan PT.Rotua merasa puas dengan kehadiran Komnas HAM. Bila selama ini LS bersama para pembelanya tidak terlalu banyak bicara soal proses hukum yang sedang dijalani, kini mereka mulai buka-bukaan. Adik angkat LS, Fredrik Fakdawer mengakui, proses hukum LS sarat dengan rekayasa.

Ia menduga, LS akhirnya dihukum karena tidak menyanggupi tawaran angka dari pihak penyidik yang meminta uang sebesar Rp.8 M.
“Sehingga atas hal itu mereka menggunakan istilah akan memiskinkan Labora Sitorus,” kata Fredrik kepada sejumlah wartawan, Kamis (19/2/2015) di kantor PT Rotua, Tampa Garam.

Fredrik mengeluarkan pernyataan itu setelah lima Komisioner Komnas HAM selesai melakukan pertemuan tertutup dengan LS kemarin. Walau mengeluarkan pernyataan itu, namun ia menolak menyebut nama penyidik yang dimaksudkannya.

Kelima komisioner yang mendatangi LS yaitu Otto Nur Abdullah sebagai ketua tim, Muhammad Nurkhoiron, Rima Purnama Salim, Rajab, dan Budi Latif.

Karyawan PT Rotua, perusahaan milik LS menyambut kedatangan kelima komisioner Komas HAM itu dengan tari-tarian. LS yang ikut menyambut tim tersebut mempersilakan mereka masuk ke kantornya untuk dilangsungkan pertemuan secara tertutup.

Usai pertemuan, ketua tim Dr.Otto Nur Abdullah mengatakan, pembicaraan dengan LS terfokus pada sejumlah dokumen hukum yang dimiliki Komnas HAM dan yang di tangan Labora. Menurutnya, Komnas HAM akan mempelajari semua berkas itu, mulai dari proses penyidikan hingga putusan MA yang sudah final dan mengikat.

“Kita akan membaca berkas dari proses sejak awal sampai incraht. Kemudian berkas dari pihak Kejaksaan dan Polri (Polda dan Mabes) juga masih dibutuhkan karena ada beberapa berkas yang seharusnya ada dalam kumpulan berkas, tetapi dalam berkas pihak Labora tidak ada,” terangnya lagi. (Nees Makuba )

 

 

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Penyidik Minta Uang Rp.8 Miliar, Kriminal Labora Sitorus Menolak, Dihukum 15 Tahun