Road Map Penghentian Pengiriman PRT Masih Disusun

share on:

Mataram, Jubi/Antara – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengaku pihaknya masih menyusun peta jalan (road map) untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait rencana penghentian pengiriman TKI sebagai pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri.

“Kita sedang siapkan ‘road map’-nya. Seperti apa, nanti akan kita sampaikan,” kata Hanif Dhakiri di Mataram, Jumat (20/2/2015).

Kata dia, selain menyiapkan “road map”, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah untuk rencana penghentian pengiriman TKI PRT itu. Namun, dirinya belum bisa menyebutkan langkah seperti apa karena masih disusun.

Selain itu, kata Hanif, pihaknya juga sudah melakukan audit terhadap 517 pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS). Dari jumlah itu, 34 PPTKIS masuk dalam rapor merah dan terancam dicabut izinnya.

“Itu baru mengecek administrasinya saja dan terancam kita cabut izinnya. Sedangkan, sisanya masih kita dalami,” ujarnya.

Ia menambahkan, audit itu penting untuk menghindari para TKI dari berbagai permasalahan, termasuk melarang PPTKIS untuk menampung TKI di daerah.

“Kalau kantor cabang tidak ada masalah berada di daerah, tetapi kalau PPTKIS berpusat di NTB tidak boleh, karena belum ada yang mengatur soal itu,” katanya.

Meski tidak ada larangan kantor PPTKIS di pindah ke daerah, tetapi kalau penampungan TKI tidak boleh berada di daerah, hanya bisa di Jakarta.

“Kalau soal itu belum ada aturan kantor berpusat di NTB. Misalnya, kalau TKI berasal dari Lombok Barat kemudian ditampung di Mataram, itu tidak boleh karena harus di Jakarta,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin segera menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia yang menjadi pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri karena terkait erat dengan harga diri dan martabat bangsa.

“Saya memberikan target kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk membuatkan ‘road map’ yang jelas, dan kapan kita hentikan pengiriman PRT. Kita harus punya harga diri dan martabat,” kata Presiden Jokowi dalam Munas II Partai Hanura, Jumat (13/2). (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Road Map Penghentian Pengiriman PRT Masih Disusun