Belum Terima Surat Larangan, Pakaian Bekas Masih Dijual Bebas

share on:

Simpang Ampek, Jubi/Antara – Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) belum menerima surat edaran dari Kementerian Perdagangan RI tentang larangan penjualan pakaian bekas impor.

“Mengenai larangan penjualan pakaian bekas harus ada surat resmi dari instansi yang berwenang. Kami baru mendengarnya melalui media,” kata Kepala Koperindag dan UKM Pasaman Barat, Fadlus Sabi melalui Kepala Bidang Perdagangan, Neldia Vendra di Simpang Ampek, Sabtu (21/2/2015).

Ia menambahkan pihaknya tidak bisa mengambil langkah kongkrit sebelum menerima surat resmi terkait larangan tersebut.

Jika dilakukan penyitaan pakaian bekas ke pedagang tanpa surat resmi dari kementrian, pihaknya kuatir akan mendapat komplen dari pedagang pakaian bekas.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat hanya bisa menghimbau kepada masyarakat agar menjadi konsumen yang pintar dan jeli. Jika memang tidak boleh, kenapa pakaian bekas ini bisa masuk ke Sumbar termasuk Pasaman Batat,” ujarnya.

Anggota DPRD Pasaman Barat, Insan Sabri mengatakan pakaian bekas dikalangan masyarakat sudah menjadi primadona, selain harganya murah, mutunya juga bagus.

Jika pakaian bekas dilarang dijual oleh pedagang, maka pemerintah harus mencarikan solusinya untuk menganti pekerjaan para pedagang.

“Kalau tidak dicarikan solusinya oleh pemerintah, otomatis akan menambah pengangguran dan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak dinginkan, sebab usaha mereka dilarang oleh pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat Basio, mengatakan kalau aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemetrian Perdagangan RI, Dinas Koperindag dan UKM Pasaman Barat harus menutup toko yang menjual pakaian bekas.

“Kalau ditutup toko menjual pakaian bekas, para pedagang bisa beralih ke usaha lainnya yang tidak dilarang oleh pemerintah,” tegasnya.

Pantauan di lapangan, pedagang yang menjual pakaian bekas di Pasaman Barat terutama kawasan Jambak dan sekitarnya sudah cukup banyak.

Banyaknya para pedagang membuka usaha pakaian bekas karena tingginya minat warga membeli pakaian bekas yang bermerk dan berkualitas.

Para pedagang berani mengontrak ruko yang harganya cukup tinggi mencapai puluhan juta. Ruko tersebut digunakan untuk memajang pakaian bekas impor dan lokal, mulai dari celana, baju, sampai gorden.

Saat ini pakaian bekas impor itu dicap pemerintah menyebar bahteri yang mengganggu kesehatan masyarakat. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Belum Terima Surat Larangan, Pakaian Bekas Masih Dijual Bebas