Komisi IV DPR Papua Ingatkan Pemprov Bayar Hak Ulayat Ring Road

share on:
Anggota Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau - Jubi/Arjuna
Anggota Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur mengingatkan pemerintah setempat menyelesaikan pembayaran hak ulayat masyarakat adat Enggros – Tobati yang dilalui pembangunan ring road atau jalan lingkar Kota Jayapura.

Anggota Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau mengatakan, pihaknya akan mendorong pembayaran hak ulayat itu. Masyarakat adat menuntut sisa pembayaran kurang lebih Rp 11 miliar lebih. Dari Rp 17,2 miliar yang disepakati, pemerintah baru membayar senilai Rp 5,8 miliar.

“Akibat belum tuntasnya pembayaran hak ulayat, masyarakat memalang jalan masuk ring road di Hamadi. Pembangunan jalan terhenti selama kurang lebih satu minggu. Pada Jumat (20/2/) lalu, saya bersama anggota Komisi IV lainnya, Pak Orgenes Kaway ke lokasi pemalangan dan bertemu dengan para Dewan Adat, kepala suku, kepala kampung dan penjaga dusun,” kata Thomas Sondegau, Sabtu (21/2/2015).

Menurutnya, ada kesalahan pembayaran ganti rugi lima tahun lalu. Pembayarannya tak sesuai kesepakatan dan dana tak sampai kepada pemilik hak ulayat. Kini mereka meminta pemerintah melunasi sisa pembayaran. Jika itu sudah dilakukan, pengerjaan proyek akan dilanjutkan. Komisi IV DPR Papua akan terus mendorong hingga hak masyarakat adat dibayarkan.

“Pemprov kan sudah menganggarkan dalam APBD 2015 kurang lebih Rp 70 miliar. Ini harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai pengerjaan ring road teganggu,” ucapnya.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi IV DPR Papua lainnya, Orgenes Kaway. Menurutnya, pemerintah setempat perlu menyelesaikan masalah pembayaran hak ulayat itu. Jika tidak, masyarakat pemilik ulayat akan terus memalang lokasi dan itu menghambat penyelesaian pembangunan jalan lingkar. (Arjuna Pademme)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Komisi IV DPR Papua Ingatkan Pemprov Bayar Hak Ulayat Ring Road