Rektor Unmus Dinilai Lakukan Kerancuan Hukum

share on:
Dosen Unmus Meraauke, Jeremias Martinus Pati. Jubi/Frans L Kobun
Dosen Unmus Meraauke, Jeremias Martinus Pati. Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi – Pasca pertemuan dengan Rektor Universitas Negeri Musamus (Unmus) Merauke, Philipus Betaubun pada Jumat (20/2/2015) lalu, dua dosen ilmu hukum Unmus, Jeremias Martinus Patty dan Mulyadi Alriyanto Tajuddin menyatakan tak ada kejelasan yang mereka peroleh dalam pertemuan tersebut.

Terus terang, Rektor Unmus telah melakukan kerancuan hukum. Dalam pertemuan tersebut yang dihadiri pejabat teras di Unmus, tidak ada penyampaian secara resmi jika kami akan dikembalikan untuk mengajar sebagaimana biasa. Jadi, tidak ada penekanan yang disampaikan,” ujar Jeremias Martinus Patty saat ditemui Jubi Sabtu (21/2/2015).

Sebagai seorang pejabat publik, lanjut Jeremias, harusnya ada bukti yang dilengkapi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan. “Ingat bahwa, dengan pertemuan yang dilaksanakan, bukan berarti berdamai begitu saja. Bagi kami, berdamai itu harus disertai bukti jelas,” pintanya.

Jeremias mengaku, dalam waktu dekat, pihaknya akan melayangkan surat kepada Rektor Unmus dan menyampaikan tidak mengajar. Karena belum mendapatkan SK. “Ya, jelas dong, harus ada SK Rektor Unmus untuk saya kembali mengajar. Karena telah ada pernyataan bahwa kami melakukan pelanggaran sehingga diskorsing,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung panas pada Jumat lalu, dirinya bersama Mulyadi meminta dewan kehormatan etik melakukan pemeriksaan kepada mereka. “Akan tetapi sampai sekarang, dewan kehormatan di Unmus, belum ada,” tegasnya lagi.

Diakui jika dewan kehormatan tersebut, tidak wajib , tetapi ada juga mewajibkan sesuai statuta yang berlaku di perguruan tinggi (PT). Jadi, kalau dalam statuta dicantumkan bahwa setiap pelanggaran harus ada kode etiknya, berarti diwajibkan. “Ya, saya juga belum melihat pasti statuta dari lembaga PT dimaksud,” katanya.

Disinggung jika Rektor Unmus batal menggugat secara pidana dan perdata sejumlah jurnalis di Kabupaten Merauke, Jeremias dengan santai mengatakan, pihaknya sudah memprediksi seperti demikian. “Saya sudah prediksi jika dia tidak berani melayangkan gugatan, lantaran secara hukum sangat lemah. Lagi pula, orang yang memberikan pertimbangan hukum kepada rektor, tidak memahami dan mengerti dengan baik,” tuturnya.

Menyinggung lagi tentang pemanggilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Jeremias mengaku, pihanya sudah membuat surat dan bertemu dengan pimpinan dewan, Kanizia Mekiuw. Sehingga bagaimanapun juga, Rektor Unmus harus dipanggil untuk didengar keterangannya.

Rektor Unmus, Philipus Betaubun dalam pertemuan bersama beberapa jurnalis Jumat (20/2),  justru tidak memberikan klarifikasi tentang pemberitaan yang dialamatkan kepadanya selama ini. Tetapi menyampaikan untuk menggugat secara pidana dan perdata sejumlah jurnalis di Merauke. “Kalau soal dua dosen itu, urusan secara intern dan akan diselesaikan,” katanya. (Frans L Kobun)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Rektor Unmus Dinilai Lakukan Kerancuan Hukum