ICW Siap Kawal Layanan Pendidikan di Seluruh Indonesia, Minus Papua dan NTT

share on:

Jakarta, Jubi/Antara – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, minta masyarakat aktif mengawal pelayanan pendidikan dan kebudayaan mengingat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengelola 2,6 persen dana APBN-P 2015 atau Rp 52,07 triliun.

Anies saat membuka Simposium Pendidikan Nasional Membumi-landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia di Jakarta, Selasa (24/2/2015), mengatakan Kementeriannya menggarisbawahi pentingnya kawalan masyarakat pada setiap langkah pelaksanaan layanan pendidikan dan kebudayaan.

“Disinilah perlunya transparansi anggaran dan peran publik untuk mengawal kebijakan pendidikan dan kebudayaan demi Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.

Anies mengapresiasi keterlibatan sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang menggelar simposum pendidikan nasional.

Sementara itu, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, mengatakan simposium yang dilakukan sejumlah OMS kali ini menjadi kesempatan pertama masyarakat sipil bisa berdialog dengan Kementerian/Lembaga di era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

ICW mendesak kementerian/lembaga lain juga melakukan hal sama sehingga aspirasi masyarakat benar-benar terlaksana.

Terkait upaya pengawalan terhadap layanan pendidikan, Febri mengatakan 125 orang di seluruh Indonesia, minus di Papua dan NTT, akan mengawal dana pendidikan untuk memastikan dapat dikelola baik di level pusat dan daerah. Dari Kemdikbud pun ada 60 orang yang mengawal layanan pendidikan di Indonesia.

“Jadi yang terberat memang di daerah. Karenanya partisipasi masyarakat harus ada agar pendidikan berjalan baik,” ucapnya. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  ICW Siap Kawal Layanan Pendidikan di Seluruh Indonesia, Minus Papua dan NTT