Dinkes Diharapkan Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal

share on:
Hadiah bagi Kepala Puskesmas yang menjalankan program kerja dengan baik, diberikan oleh Bupati Jayapura. Jubi / Engelberth Wally
Hadiah bagi Kepala Puskesmas yang menjalankan program kerja dengan baik, diberikan oleh Bupati Jayapura. Jubi / Engelberth Wally

Sentani, Jubi – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jayapura diharapkan dapat meningkatkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dalam menjalankan program kerjanya di wilayah ini.

“Secara nasional sampai dengan ke daerah, kita memang diberi tanggung jawab terhadap capaian – capaian Milenium Development Goals (MDGs) yang sesuai dengan programnya di tahun 2015 ini. Untuk hal tersebut, dalam raker seperi ini dapat dievaluasi kembali capaian – capaian yang telah tercapai, termasuk sudah sampai dimana standart pelayanan minimum kita,” ujar Bupati Jayapura Matius Awoitau usai membuka Rapat Kerja Dinkes, Selasa (3/3/2015).

Bupati Matius juga menyinggung soal angka harapan hidup, peningkatan gizi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal – hal ini, menurut bupati,  perlu dibicarakan secara serius sehingga tingkat kemiskinan masyarakat juga berubah.
“Tentunya hal ini secara langsung akan berdampak kepada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita disini, untuk itu sektor pendidikan dan kesehatan harus berperan lebih baik lagi,” katanya.

Bupati Matius sangat berharap agar dalam Raker yang di laksanakan ini dapat mengevaluasi kembali capaian – capain terkait standart pelayanan minimum di tahun sebelumnya, termasuk harapan Jayapura menuju Kabupaten Layak Anak.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Khairul Lie mengatakan standart pelayanan minimal ini sudah di atur dalam Undang – Undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut telah menyebutkan secara jelas bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pelayanan minimal terhadap beberapa sektor, termasuk sektor kesehatan.
“Dan apabila hal ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah maka Bupati akan ditegur, bahkan diberhentikan sementara hingga pemberhentian tetap. Hal ini diatur pada pasal 86 dari UU No 23 tahun 2014,” kata Khairul Lie. (Engelberth Wally)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Dinkes Diharapkan Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal