Kepentingan Masyarakat Adat Harus Diutamakan Dalam Penetapan Perda

share on:
Kadistrik Sentani saat menyampaikan usulannya dalam sosialisasi raperda tentang perlindungan kawasan cagar alam siklop. Jubi / Engelberth Wally
Kadistrik Sentani saat menyampaikan usulannya dalam sosialisasi raperda tentang perlindungan kawasan cagar alam siklop. Jubi / Engelberth Wally

Sentani, Jubi – Kepala Distrik Sentani (Kadistrik) Alvons Awoitau menilai Peraturan Daerah yang akan dibahas nanti, hendaklah melihat sumber – sumber yang berpotensi, seperti batas – batas hak ulayat dan masyarakat yang tinggal diatas tanah adat tersebut, hal ini dikatakannya dalam sosialisasi rancangan peraturan daerah yang di laksanakan bersama masyarakat pemilik hak ulayat dan juga masyarakat yang mendiami kawasan Cagar Alam Cykloop.

“Yang akan ditetapkan dalam satu pembahasan hendaklah melihat kepentingan masyarakat lokal, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan, memang saat ini masih dalam rancangan yang diusulkan tetapi kemudian hal ini juga akan ditetapkan dalam satu peraturan daerah. Sangat di sayangkan dinas terkait tidak mengambil bagian dalam acara sosialisasi ini,” kata Kadistrik Sentani pada acara sosialisasi Raperda Pengawasan Cagara Alam Siklop yang di laksanakan di Gedung Tabita Sentani, (10/3/2015).

Lanjut Awoitau, dengan memberikan partisipasi masyarakat lokal akan sangat menolong kerja pemerintah di kemudian hari, karena hal ini tentunya bergantung dari apa yang diputuskan pada hari ini juga, sudah sepantasnya peraturan daerah tentang perlindungan terhadap kawasan Cagar Alam Cykloop itu ditetapkan. “Hal kecil seperti yang telah di usulkan tentang satuan tugas yang akan bertugas dalam mengamankan daerah penyangga, di dalam kawasan cagar alam, adalah bagian yang akan dibahas dalam raperda tersebut. Maka sumber – sumber yang berpotensi di sini adalah warga setempat yang dikomandani oleh petugas RT/RW bahkan Kelurahan harus diakomodir sehingga penyelengaraan perdanya tepat sasaran,” katanya.

Sementara itu, Piter Weya yang adalah tokoh agama masyarakat pegunungan yang menetap di daerah kawasan Cagar Alam Cykloop, memberikan usulan agar pemerintah memberikan batas – batas wilayah, selain itu juga dapat memberdayakan masyarakat setempat untuk mengawasi kawasan Cagar Alam Cykloop dari tangan – tangan yang sering merusak kawasan cagar alam itu sendiri. (Engelberth Wally).

Editor : dominggus a mampioper
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kepentingan Masyarakat Adat Harus Diutamakan Dalam Penetapan Perda