Seluruh Wilayah di Jayawijaya Menolak Mako Brimob

share on:
Muli Wetipo bersama Forum Masyarakat Jayawijaya dan Pegunungan Tengah ketika mendatangi Gedung DPRD Jayawijaya, Selasa (17/3) - Jubi/Islami
Muli Wetipo bersama Forum Masyarakat Jayawijaya dan Pegunungan Tengah ketika mendatangi Gedung DPRD Jayawijaya, Selasa (17/3) – Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Forum Masyarakat Jayawijaya dan Se Pegunungan Tengah Papua kembali menegaskan bahwa penolakan kehadiran Mako Brimob bukan hanya oleh masyarakat di sekitar lokasi pembangunan di Molama, tetapi bagi seluruh wilayah di Jayawijaya.

“Kita ingin sampaikan bahwa tuntutan kami ini bukan hanya sebatas menolak di daerah Molama saja, tapi untuk keseluruhan Jayawijaya dan Pegunungan Tengah Papua,” ujar juru bicara forum masyarakat Jayawijaya, Muli Wetipo bersama masyarakat lainya ketika mendatangi Kantor DPRD Jayawijaya, Selasa (17/3/2015).

Muli Wetipo juga memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayawijaya karena telah menggalang aspirasi masyarakat di tiga distrik terkait penolakan rencana pembangunan Markas Komando Brimob (Mako) Brimob di Molama. Hanya saja, dirinya menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayawijaya tidak hanya berkutat pada isu penolakan oleh pemilik ulayat di Molama saja, melainkan seluruh wilayah Jayawijaya.
“Wakil rakyat juga diminta melihat isu yang berkembang di seluruh kalangan masyarakat Jayawijaya bahkan Pegunungan Tengah Papua, yang hingga saat ini menolak keras rencana penempatan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya, itu juga harus diperhatikan,” katanya.

Dikatakan, jika DPRD hanya berfokus pada Molama itu merupakan salah satu alasan pihaknya menolak. Pasalnya, tujuan masyarakat Jayawijaya adalah menolak Brimob dari Jayawijaya dan Pegunungan Tengah Papua.

Selain itu pihaknya juga meminta kepada Komisi A DPRD Jayawijaya agar setelah menghimpun aspirasi itu secepatnya ditindaklanjuti untuk membuka ruang dialog antar seluruh elemen baik DPRD sebagai fasilitator, pemerintah, Polri dan masyarakat.

Disisi lain Ketua Jaringan Advokasi dan HAM Se-Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem juga memberi apresiasi kepada dewan yang telah menghimpun aspirasi, hanya saja dia meminta agar segera ditindaklanjuti secepatnya untuk mengundang semua komponen untuk bicarakan soal Mako Brimob.

Hesegem melihat forum masyarakat Jayawijaya mempunya tujuan untuk menolak, dan Pemda Jayawijaya mempunyai maksud dan bersikeras merealisasi rencana tersebut.
“Jika forum maupun masyarakat menolak dengan kondisi pelanggaran HAM yang sangat tinggi di pegunungan tengah, sedangkan Pemda mengatakan itu menyangkut situasi keamanan di Jayawijaya, sehingga perlu ada diluruskan dalam ruang dialog. Tapi kalau kita saling melempar, pasti kondisi ini akan begini terus baru ini siapa yang mau selesaikan,” tegas Hesegem. (Islami)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Seluruh Wilayah di Jayawijaya Menolak Mako Brimob