Setiap Kampung Harus Miliki RPJM-K

share on:
Pelatihan aparatur pemerintah kampung dalam penyusunan RPJM-K tahun 2015 di Aula Bethesda Wamena, Senin (23/3/2015). Jubi/Islami
Pelatihan aparatur pemerintah kampung dalam penyusunan RPJM-K tahun 2015 di Aula Bethesda Wamena, Senin (23/3/2015). Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Asisten bidang pemerintahan Setda Jayawijaya, Tinggal Wusono mengatakan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang, setiap kampung harus memiliki Rancangan Program Jangka Menengah Kampung (RPJM-K).

Hal itu dikatakan Tinggal Wusono kepada wartawan usai membuka pelatihan aparatur pemerintah kampung dalam Penyusunan RPJM-K tahun 2015 di Aula Bethesda Wamena, Senin (23/3/2015) yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Jayawijaya.

Pelatihan yang diikuti 172 orang peserta yang terdiri dari 86 kepala kampung dan 86 sekretaris kampung dari 40 distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya.

“Jadi, terkait dengan pelatihan RPJM-K ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan PP (Peraturan Pemerintah) 43 dan PP 60/2014, seluruh kampung harus punya RPJM-K,” ujar Tinggal Wusono.

Menurut Tinggal, RPJMK yang disusun terkait dengan penyusunan APBD kampung. Dengan dasar RPJM-K dan APBD Kampung, setiap kampung sudah dapat menerima alokasi dana dari pemerintah pusat sesuai dengana PP Nomor 60.

Namun jika RPJM-K dan APBD Kampung belum disusun maka dana dari pusat tidak bisa diterima, karena itu pemerintah Jayawijaya mengejar pelaksanaan pelatihan penyusunan RPJM-K ini agar 328 kampung di Jayawijaya bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“RPJM-K itu terkait dengan APBD kampung, nanti berdasarkan RPJM-K dan APBD kampung itu setelah selesai baru kampung itu bisa menerima lokasi dana dari pusat sesuai dengan PP Nomor 60, jadi kalau kita belum selesaikan itu kita tidak boleh menerima, makanya kita kejar supaya 328 kampung bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama,” jelas Tinggal Wusono.

Lebih jauh dijelaskan, dengan kurangnya SDM ditingkat kampung dan untuk membantu aparatur pemerintah di tingkat kampung dalam penyusunan RPJM-K dan penyusunan APBD kampung, maka pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah mengambil kebijakan untuk melakukan pendampingan.

“Memang untuk SDM di tingkat kampung masih sangat terbatas, maka pemerintah mengambil kebijakan bahwa kita akan melakukan pendampingan, nanti teman-teman di BPMK dan Bapedda akan melakukan pendampingan dalam sisi penyusunan RPJM-K nanti teman-teman di Dinas Pendapatan
Keuangan dan Asset dan bagian pemerintahan kampung akan melakukan pendampingan terkait dengan penyusunan APBD Kamupung,” katanya.

Sementara itu ketua panitia, Lepinus Gombo mengatakan, kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan kampung dalam penyusunan RPJM-K, merupakan implementasi dari ketentuan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Mendagri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, serta diamanatkan juga bahwa pemerintah desa wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa/kampung.

“Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui BPMK Jayawijaya telah merencanakan kegiatan ini mulai tahun 2014 yang lalu dengan telah melatih 84 aparaturdari 42 kampung,” kata Lepinus Gombo. (Islami)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Setiap Kampung Harus Miliki RPJM-K