KPU RI Akan Putuskan Dualisme SK DPRD Mimika

share on:
Warga Masyarakat di Mimika, tampak pihak kepolisian menghentikan perang antar warga dan sedang mendengar arahan, beberapa waktu lalu. (Jubi/Eveerth)
Warga Masyarakat di Mimika, tampak pihak kepolisian menghentikan perang antar warga dan sedang mendengar arahan, beberapa waktu lalu. (Jubi/Eveerth)

Timika, Jubi – Polemik dualisme SK calon anggota Legislatif Kabupaten Mimika periode 2014-2019 mulai menunjukan perkembangan yang baik setelah diadakannya pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait di Hotel Indonesia, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati persoalan dualisme SK ini diserahkan ke KPU RI untuk memverifikasi SK mana yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Semua pihak dalam pertemuan itu sepakat untuk persoalan calon anggota DPRD Mimika terpilih ditentukan oleh KPU RI. Mau SK 16a yang benar atau SK 20 yang benar, itu diserahkan ke KPU RI,” jelas KPUD Mimika, Yohanes Kemong lewat telepon seluler, Rabu (25/3/2015).

Diterangkan Kemong, setelah melakukan verifikasi, KPU RI akan menentukan SK mana yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keputusan tersebut adalah final.

“Dengan dasar surat KPU RI itulah pemerintah Provinsi Papua akan menetapkan surat keputusan Gubernur Papua untuk peresmian pengangkatan calon anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019,” terangnya.

KPU RI nantinya akan melakukan pencocokan data yang dimiliki KPU RI sendiri baik untuk SK 16a dan SK 20, dimana sebelumnya KPU RI telah menerima data validasi yang dikirimkan KPUD Mimika sebelum proses penetapan secara nasional oleh KPU RI pada 9 Mei 2014 lalu.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol Yotje Mende mengatakan, hingga saat ini pertemuan yang dilakukan di Jakarta terkait polemik pelantikan anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 belum menuai hasil.

“Kemarin sudah rapat di Jakarta, namun hasilnya belum jelas. Persoalan politik ini saya serahkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikan,” katanya saat ditemui wartawan di Polda Papua, Senin (23/3/2015) lalu.

Yotje menjelaskan, tidak pandang bulu apabila nantinya ada pihak-pihak berkepentingan yang terindikasi melakukan tindak pidana dalam persoalan ini.

“Kalau sudah pidana kita tetap akan proses hukum, karena negara kita ini adalah negara hukum, mereka yang dilaporkan akan kita proses,” tegasnya.   (Eveerth Joumilena)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KPU RI Akan Putuskan Dualisme SK DPRD Mimika