2015, Basarnas Kelola Anggaran Rp2,62 Triliun

share on:
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Watimena Bersama Anggotanya Willem Wandik - Jubi/Alex
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Watimena Bersama Anggotanya Willem Wandik – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Watimena mengatakan tahun ini (2015) Badan SAR Nasional (Basarnas) dipercayakan pemerintah untuk mengelola anggaran sebesar Rp2,62 triliun.

“2012 anggaran Basarnas sebesar Rp998 miliar, lalu pada 2013 naik drastis menjadi Rp1,8 triliun, kemudian 2014 hanya naik Rp100 miliar menjadi Rp 1,9 Triliun, dan di tahun ini naik signifikan menjadi 2,62 triliun,” kata Michael Watimena kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Kamis (26/3/2015).

Menurut dia, kenaikan anggaran yang signifikan terjadi karena Basarnas membutuhkan sarana prasarana dalam rangka proses pencarian terhadap berbagai musibah yang terjadi di Indonesia.

“Contoh soal jatuhnya pesawat Air Asia. Itukan sebenarnya kalau ada robot yang bisa masuk ke air untuk mendeteksi dimana letak posisi yang jatuh, itu mungkin mudah tetapi biayanya cukup mahal. Sehingga Basarnas perlu kita dukung dengan melihat musibah yang terjadi di seluruh wilayah di tanah air ini,” jelas Michael usai memberikan sosialisasi UU Nomor 29 Tahun 2014, di Sasana Krida kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Dia menilai, wilayah Indonesia sangat rawan terhadap bencana karena berada pada lempengan dimana tingkat kegempaaanya sangat tinggi. Sehinga sering muncul bencana yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. “Jadi memang dalam menjalankan tugas, Basarnas membutuhkan alat pendukung yang baik,” ucapnya.

Sementara itu terkait dengan Undang-Undang 29 Tahun 2014, Michael Watimena mengaku sangat bahagia, karena pada periode 2009 sampai dengan 2014, DPR RI berhasil membuat suatu undang-udang tentang pencarian dan pertolongan.

“UU ini adalah irisan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dengan adanya undang-undang pencarian pertolongan ini, kami melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Maka harapannnya dengan sosialisasi ini memberikan harapan baru, pencerahan baru terhadap berbagai bencana yang sedang dialami oleh sebagaian masyarakat akhir akhir ini,” kata Michael.

Berdasarkan pengalaman, ujar Michael, sebelum adanya undang-udang ini seringkali menjadi bias karena tidak ada konduktor, dirigen yang memandu berbagai kepentingan dalam rangka melakukan proses pencaraian, pertolongan. “Sehingga hari ini kami sengat senang UU ini dapat disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, masyarakat di Papua,” ucapnya.

Dia menambahkan, UU 29 lebih spesifik pada pencarian, pertolongan, penyelematan dan evakuasi. Dan waktu yang akan diberikan sesuai UU pasal 34 itu hanya sampai dengan tujuh hari, tetapi bisa diperpnajang bilamana ada indikasi ataupun juga permintaaan dari pihak yang dirasa penting dilakukan pencarian pertolongan diatas waktu tujuh hari

Sementara itu, anggota Komisi V lainnya Willem Wandik mengatakan Papua dengan kondisi cuaca dan wilayahnya sangat ekstrem, seringkali menimbulkan terjadinya bencana seperti pesawat jatuh, tanah longsor maupun banjir.

“Disini peran Basarnas sangat penting sekali. Saya bangga bisa mensosialisasikan UU 29 Tahun 2014 disini. Untuk itu saya berharap pemangku kepentingan di Papua bisa memahami pentingnya regulasi ini,” kata Willem Wandik. (Alexander Loen)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  2015, Basarnas Kelola Anggaran Rp2,62 Triliun