Gubernur : UU 29 Telah Mengubah Cara Pandang Masyarakat

share on:
Asisten III Papua, Rosina Upessy Berjabat Tangan Dengan Direktur Operasi dan Latihan SAR Basarnas, Brigjen TNI AY Purwoko Bhakti - Jubi/Alex
Asisten III Papua, Rosina Upessy Berjabat Tangan Dengan Direktur Operasi dan Latihan SAR Basarnas, Brigjen TNI AY Purwoko Bhakti – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe melalui Asisten III bidang Umum Rosina Upessy mengatakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan telah mengubah cara pandang masyarakat dalam menggunakan istilah “SAR”.

“Sebenarnya antara Pencarian dan Pertolongan dengan SAR memiliki makna yang sama. Tentu hadirnya UU 29 mengubah cara pandang masyarakat,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Papua, Kamis (26/3/2015).

Namun disamping itu, ujar Gubernur, UU 29 telah mengilhami seluruh komponen bangsa untuk ikut senantiasa berperan secara aktif dalam melaksanakan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan transportasi, bencana dan kondisi yang membahayakan manusia.

Dengan kondisi alam yang demikian, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Papua telah membentuk BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

“Namum, BPBD maupun BASARNAS memiliki dua sisi dari satu keping mata uang, artinya bahwa BPBD dan BASARNAS harus selalu beriringan dalam mengantisipasi dan upaya menangani kemungkinan terjadinya bencana, segera bertindak dengan cepat, tetap, dan mendapatkan hasil yang optimal dan korban jiwa dapat dieliminir,” katanya.

Menanggapi itu, Gubernur menilai kegiatan SAR terhadap setiap kemungkinan musibah, juga merupakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam rangka memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.

“Saya harap tugas SAR dapat dilaksanakan dengan cepat, tetap dan efisien. Bekerja keras untuk membantu masyarakat yang mengalami kecelakaan transportasi maupun korban bencana,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Latihan SAR Basarnas Pusat, Brigjen TNI AY Purwoko Bhakti mengatakan Badan SAR Nasional telah berganti nama menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan.

“Dalam undang-undang tersebut mengamanahkan tugas dan tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya bertugas terhadap pencarian dan pertolongan serta evakuasi korban kecelakaan pelayaran dan penerbangan saja, tetapi juga mencakup bencana dan kondisi membahayakan manusia,” kata Purwoko Bhakti. (Alexander Loen)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Gubernur : UU 29 Telah Mengubah Cara Pandang Masyarakat