Sejumlah Kabupaten di Papua Diprediksi Terkena Imbas Perppu Pilkada

share on:
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orwan Tolli Wonne - Jubi/Arjuna
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orwan Tolli Wonne – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang (UU) Pilkada, diprediksi akan berimbas terhadap sejumlah kabupaten di Papua.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Orwan Tolli Wonne mengatakan, ketentuan dalam Perppu itu, daerah yang memiliki penduduk di bawah 100 ribu jiwa tidak berhak mengajukan wakil kepala daerah. Jika daerah tersebut memiliki penduduk antara 100 ribu hingga 250 ribu jiwa, kepala daerah berhak mengajukan satu wakil.

“Tapi itu kabarnya itu masih akan mengalami revisi pada beberapa hal. Tapi tak menutup kemungkinan akan diterapkan. Namun kalau diberlakukan, sejumlah kabupaten di Papua bisa kena imbasnya. Misalnya saja Supiori. Kebanyakan yang kena dampaknya wilayah pemekaran,” kata Tolli Wonne via teleponnya kepada Jubi, Sabtu (28/3/2015).

Ia menilai, di Papua lebih tepat kalau bupati satu paket bersama wakilnya. Ia khawatir, bupati yang menentukan atau memilih wakilnya setelah ia terpilih, wakil hanya jadi pelengkap. Tak punya kewenangan. Kepala daerah yang akan mengambil alih semua tugas wakil bupati.

“Jadi kewenangan bisa saja diambil alih semua oleh bupati, karena dia yang menentukan siapa wakilnya. Itu jelas tak dibenarkan, seorang kepala daerah tak memberikan kewenangan kepada wakilnya,” ucapnya.

Pada suatu kesempatan, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mengatakan, konsep wakil dipilih kepala daerah ini seperti konsep deputi. Jabatan wakil kepala daerah menjadi kedudukan birokrasi, bukan jabatan politik.

Namun katanya,, ada yang perlu dipertimbangkan. Terutama, mengenai pengaturan kepala daerah yang berhenti karena berbagai alasan dalam waktu kurang dari 18 bulan setelah terpilih, maka untuk pengisian kepala daerah harus dilakukan pilkada kembali. (Arjuna Pademme)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Sejumlah Kabupaten di Papua Diprediksi Terkena Imbas Perppu Pilkada