PT. PPM dan PT. ANJ Angri Papua Diduga Lakukan Pelanggaran HAM

share on:
Simon Soren  saat memnacakan 7 Point kespakatan  Masyarakat kepada Perusahan di Hadapan Muspida dan Perusahan serta Mahasiswa dan Masyarakat Imeko - Jubi,nees
Simon Soren saat membacakan 7 point kesepakatan masyarakat kepada Perusahan dihadapan Muspida Sorsel, Perusahaan, mahasiswa dan masyarakat Imeko – Jubi/Ness

Sorong, Jubi – Bupati Sorong Selatan Otto Ihalauw Sepakat memediasi Masyarakat dua kampung di Distrik Metemani, yakni Kampung Puragi yang digunakan PT Papua Pratama Mandiri sebagai lahan kebun sawit dan Kampung Saga sebagai lokasi Perusahaan Sagu ANJ Agri Papua di Distrik metemani Kabupaten Sorong Selatan.

Tuntutan masyarakat di dua kampung tersebut, terkait pengelolaan hutan oleh PT Pratama Papua Mandiri untuk dijadikan perkebunan sawit. Hutan kayu besi di wilayah tersebut habis dibabat, dan kayunya pun lenyap. Bahkan sumur minyak peninggalan zaman Belanda diklaim Perusahaan sebagai wilayah yang telah di bayar perusahaan kepada pemilik ulayat.

Polemik akibat kurang kooperatifnya PT. Pratama Papua Mandiri, sehingga perusahaan tersebut mendapat penolakan. Sedangkan PT. ANJ Agri Papua yang sudah 12 tahun beroperasi di wilayah Kampung Saga dengan mengolah potensi hutan sagunya yang cukup Luas, diduga telah melakukan pembohongan terhadap masyarakat setempat. Pembuatan kanal di dalam hutan sagu tanpa sepengetahuan masyarakat serta gaji karyawan yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) memicu penolakan dari masyarakat.

“Saya heran, saya pemilik ulayat tapi, hasil hutan yang dibalak saya tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah terima,” kata seorang warga Puragi yang tak ingin disebutkan namanya

Pengakuan yang sama disampaiakan salah seorang warga asal Kampung Puragi, Yunias mengatakan saat dirinya melakukan protes, ia diintimidasi oleh aparat yang disewa perusahaan. “Saya tuntut supaya hutan ini harus jelas peruntukannya, tapi saya diintimidasi,” katanya.

Kasus ini langsung ditanggapi Polres Sorong Selatan, lewat pertemuan antara perusahaan, Pemkab Sorong Selatan yang dihadiri Bupati Sorong Selatan Otto Ihalauw, Polres Sorong Selatan, dan Kodim 1704 Sorong di Aula Sembra Polres Sorong Selatan, Selasa (31/3/2015) .

Dalam pertemuan tersebut Kordinator Masyarakat dan Mahasiswa Imeko, Simon Soren menyampaiakan tujuh tuntutan yang disepakati antara mahasiswa, masyarakat Imeko dan Perusahaan, yakni :

  1. Perusahana Sawit dalam Hal ini PT. Papua Pratama Mandiri Harus mengganti rugi puluhan hektar hutan yang dibalak untuk membuka lahan sawit senilai Rp 6 triliun yang terletak di Kampung Puaragi Distrik Metemani.
  2. Untuk ANJ Agri Papua, persoalan kanal baru dan kanal lama, harus ditinjau kembali dan menyelesaikan hak ulayat bagi pemilik ulayat yang belum terselesaikan .
  3. PT. Papua Pratama Mandiri dan PT. AJN Agri Papua segera menarik pasukan organik yang ditempatkan di wilayah dua Kampung itu, baik TNI dan Brimob yang mengakibatkan intimidasi kepada warga setempat.
  4. PT. AJN dan PT. PPM harus mempelajari izin, baik itu izin lokasi , Amdal dan Operasioanal. Karena modus yang dilakukan kedua perusahaan tersebut terselubung dengan memafaatkan penebangan ratusan kubik kayu besi yang diangkut keluar Sorong Selatan serta explorasi minyak tanpa sepengetahuan masyarakat pemilik hak ulayat.

 

  1. PT. AJN dan PT. PPM harus  membangun Gereja Irene Saga dan Silo Puragi , karena sebelum membangun sebuah investasi besar harus mengedepankan nilai sosial kemasyarakatan dan kultur.
  2. PT. AJN dan PT. PPM harus memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja, sesuai UMR, tunjangan bagi karyawan baik itu karyawan lepas maupun karyawan tetap. Karena masyarakat yang di perkerjakan perusahaan tersebut kebanyakan karayawan lepas dengan upah tidak sesuai dengan UMR yang ditetapakan pemerintah.
  3. PT. ANJ dan PT. PPM harus membagi hasil pengelolaan hutan sagu maupun kebun sawit yang dikelolanya dengan mengedepankan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

“Ketujuh Point tersebut sudah di sepakati di sorong bersama , dan harus di penuhi Perusahaan , karena Ini menyangkaut pembangunan Kehidupan Sosial Masyarakat tersebut “ kata Simon Soren.

Sementara Bupati Sorong Selatan saat mendengar aspirasi masyarakat Adata Imeko dan Mahasiswa Imeko berjanji akan memfasilitasi tuntutan mereka sekaligus meninjau ke kedua kampung tersebut. untuk mencari fakta yang dipersoalkan masyarakat, namun Bupati meminta harus ada tim Independen yang dibentuk Mahasiswa dan Masyarakat Imeko.

Usai dengar perdapat yang dimediasi Kapolres Sorong Selatan AKBP Alexander Louw, massa dan mahasiswa membubarkan diri. (Nees Makuba)

 

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PT. PPM dan PT. ANJ Angri Papua Diduga Lakukan Pelanggaran HAM