Demo ke Komnas HAM, FIM Desak Pembentukan KPP HAM

share on:
Suasana Demo Massa FIM di Depan Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Selasa (7/4/2015) - Jubi/Arjuna
Suasana Demo Massa FIM di Depan Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Selasa (7/4/2015) – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Sedikitnya 150 orang mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa (FIM) demo di depan kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Selasa (7/4/2015).

Massa menuntut Komnas HAM perwakilan Papua mendesak Komnas HAM RI membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) untuk menuntaskan penembakan yang menewaskan empat pelajar di Paniai pada 8 Desember 2014 lalu.

Salah satu pendemo, Agus Kadepa dalam orasinya mengatakan, pihaknya mendesak pleno Komnas HAM RI yang berlangsung pada 7 – 8 April di Jakarta, memutuskan pembentukan KPP HAM. Menurutnya, kasus Paniai sudah masuk kategori pelanggaran HAM berat.

“Kami minta Komnas HAM Papua mendesak Komnas HAM RI segera membentuk KPP HAM. Melalui sidang paripurna Komnas HAM RI, kami menunggu terbentuknya KPP HAM. Jangan jadikan penderitaan rakyat proyek untuk mendapat jabatan. Kami yakin, kalau kami tak kawal, kasus ini tak selesai,” kata Agus Kadepa dalam orasinya.

Katanya, tak hanya kasus Paniai, banyak kasus lain di Papua yang hingga kini belum tuntas. Misalnya saja kasus Theys Eluay, Mako Tabuni, dan terbaru kasus Yahukimo.

“Kami minta Komnas HAM RI segera membentuk KPP HAM. Jangan tunggu – tunggu lagi.  Kasus Paniai itu sudah memenuhi ketentuan unsur pelanggaran HAM sesuai UU nomor 39 tahun 1999 dan UU 26 tahun 2000. Dalam UU 26 disebutkan sembilan kategori pelanggaran HAM berat, termasuk penganiayaan dan penghilangan orang secara paksa,” ucapnya.

Menurutnya, demi keadilan, sidang peripurna Komnas HAM RI harus memutuskan pembentukan KPP HAM. Pihak Elsham, gereja, dan mahasiswa siap membantu semua informasi kasus Paniai jika KPP HAM terbentuk.

Sementara Pelaksana Tugas Ketua Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandei mengatakan, pihaknya berterimakasih atas saran dan masukan itu. Katanya, perjuangan penegakan HAM bukan hanya tanggungjawab Komnas HAM, tapi perjuangan dan tanggungjawab semua pihak.

“Komnas HAM hanya institusi yang diperintahkan oleh undang – undang. Sudah banyak tim yang dibentuk dan turun lapangan dalam kasus Paniai. Kami Komnas HAM Papua sudah mengeluarkan kesimpulan dan rekomendasi, dalam kasus Paniai patut diduga terjadi pelanggaran HAM,” kata Frits.

Secara terpisah, anggota komisi I DPR Papua bidang politik, hukum dan HAM,  Lurenzus Kadepa mengatakan, Komnas HAM perwakilan Papua harus melanjutkan aspirasi itu ke Komnas HAM RI, agar ada desakan kepada mereka untuk mengambil langkah – langkah yang tepat dalam menuntaskan kasus Paniai.

“Ini demi memenuhi rasa keadilan terhadap korban dan keluarga korban. Jangan sampai kasus ini terhenti ditengah jalan tanpa ada penyelesaian. Ini menyangkut kemanusian dan pemenuhan rasa keadilan. Kasus Paniai harus jadi pintu masuk penyelesaian kasus lain di Papua,” kata Kadepa. (Arjuna Pademme)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Demo ke Komnas HAM, FIM Desak Pembentukan KPP HAM