DKP Tolak Permintaan Pemkot Jayapura

share on:
Tempat Pendaratan Ikan Hamadi, Kota Jayapura - Jubi/Alex
Tempat Pendaratan Ikan Hamadi, Kota Jayapura – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua menolak permintaan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura yang berkeinginan untuk mengelola Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang terletak di Hamadi.

“Permintaan Pemkot untuk mengelola PPI Hamadi sudah sejak tahun kemarin, hanya saja PPI adalah aset pemerintah provinsi, maka kami tidak akan serahkan,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Frengky Wally kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Rabu (8/4/2015).

Menurut ia, pihaknya telah membentuk kelembagaan yang akan mengelola PPI Hamadi. Bahkan, saat ini sudah ada pegawai eselon III dan IV yang ditempatkan disana. Hanya saja saat ini masih menunggu Peraturan Daerahya (Perda).

“Perda terkait pengelolaan PPI Hamadi sudah dimeja Gubernur, tinggal ditandatangani, setelah itu kita akan ajukan kepada DPRP untuk mendapat persetujuan,” ucapnya.

Ia katakan, Pemkot Jayapura sangat ingin mengelola PPI Hamadi karena potensi Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) cukup besar, sehingga DKP tidak mungkin serahkan aset tersebut ke Pemkot.

Oleh karena itu, ujar Wally, jika Perda yang diajukan disetujui Gubernur dan DPR Papua, maka PPI Hamadi akan langsung dibenahi, mulai dari distribusi masuk penjualan ikan.

“Soal surat wali kota ke gubernur, kita tunggu saja kebijakan yang akan diambil oleh gubernur. Tetapi kita tetap akan tolak jika harus diserahkan ke Kota Jayapura,” katanya.

Sebelumnya. Pemerintah Kota Jayapura berharap Pemerintah Provinsi Papua bisa menyerahkan kewenangannya dalam menangani dan mengelola PPI Hamadi. Pasalnya kondisi di PPI Hamadi saat ini sering mendapat sorotan dari warga. Selain itu, disinyalir di lokasi tersebut juga banyak terjadi pelanggaran seperti pungutan liar dan tempat masuknya ganja dari PNG.

“Saya mau katakan penanganan di PPI Hamadi saat ini sangat semraut dan punglinya cukup tinggi. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, sebab PPI Hamadi merupakan aset Pemprov Papua. Untuk itu, kami akan memohon ke Guberur agar pengelolaan PPI Hamadi bisa diserahkan dan dipercayakan ke Pemkot Jayapura,” kata Wali Kota Jayapura, Tommy Mano. (Alexander Loen)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DKP Tolak Permintaan Pemkot Jayapura