DPR Papua Surati Presiden untuk Pembentukan KPP HAM Kasus Paniai

share on:
Ketua DPR Papua Yunus Wonda - Jubi/Arjuna
Ketua DPR Papua Yunus Wonda – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Pihak DPR Papua memenuhi janjinya menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) guna menuntaskan penembakan empat siswa di Enarotali, Paniai pada 8 Desember 2014 lalu.

Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengatakan, surat dengan nomor 183.1/711 itu sudah dikirm pihaknya, Rabu (8/4/2015), dengan tembusan ke Komnas HAM RI. Katanya, isi surat memuat sikap politik DPR Papua yang menilai, sudah memasuki empat bulan kasus penembakan itu, namun menunjukkan kemajuan signifikan untuk menyelesaikannya.

“Dalam surat itu juga kami menyampaikan, kalau kami mengetahui sudah banyak tim yang turun ke Paniai, diantaranya dari TNI/Polri, maupun tim Komnas HAM RI untuk melakukan penyelidikan. Namun hingga kini, kami belum melihat hasi yang konkrit untuk mengungkap siapa pelaku sesungguhnya dan bagaimana proses pertanggungjawaban hukumnya,” kata Yunus Wonda, Rabu (8/4/2015).

Katanya, berdasarkan hasil penyelidikan DPR Papua di lapangan dan pengaduan masyarakat, diduga kuat telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus Paniai. Untuk menuntaskan kasus tersebut dan demi keadilan, serta memulihkan kepercayaan rakyat Papua kepada negara, DPR Papua meminta Presiden segera mengeluarkan Keputusan Presiden yang memerintahkan Komnas HAM RI membentuk KPP HAM guna mempercepat penuntasan kasus itu.

“KPP HAM adalah mekanisme resmi yang diatur dalam perundang – undangan tentang HAM di Republik Indonesia, yaitu UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Pasal 18 diatur bahwa Komnas HaM memiliki kewenangan membentuk mekanisme KPP HAM untuk menyelidiki sebuah peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat,” ucapnya.

Menurutnya, KPP HAM yang diusulkan DPR Papua sebaiknya tak hanya beranggotakan unsur Komnas HAM, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat, DPR Papua, dan unsur profesi terkait yang berkaitan maupun pimpinan – pimpinan masyakarat yang dihormati secara khusus oleh rakyat Papua.

“Kami juga berkomitmen membantuk kerja KPP HAM jika nanti sudah dibentuk sesuai kewenangan kami,” katanya.

Sementara Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga saat dihubungi Jubi, Rabu (8/4/2015) mengaku sudah menerima surat yang dikirim DPR Papua tersebut.

“Ya, surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua tentang KPP HAM kasus Paniai itu sudah kami terima,” kata Sandra. (Arjuna Pademme)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPR Papua Surati Presiden untuk Pembentukan KPP HAM Kasus Paniai