Gubernur : Serahkan Urusan Tanah Adat Ke Masyarakat

share on:
Gubernur Papua, Lukas Enembe - Jubi/Alex
Gubernur Papua, Lukas Enembe – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe meminta para bupati dan wali kota untuk menyerahkan urusan perlindungan tanah adat ke masyarakat. Pasalnya tanah di Papua ini adalah milik masyarakat adat.

“Biarkan masyarakat yang berbicara, jangan pemerintah yang berbicara karena tanah adalah milik mereka. Serahkan dan diatur baik dengan Perdanya, biar masyarakat yang berkelahi dengan siapa saja yang menebang kayu dan merusak hutan dengan seenaknya,” kata Lukas Enembe di sela-sela Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Papua 2015, di Jayapura, Rabu (8/4/2015).

Menanggapi itu, Gubernur meminta para bupati dan wali kota untuk membuat satu Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal tersebut.

“Para bupati tolong buatkan Perda yang mengatur soal perlindungan tanah ulayat masyarakat adat. Tetapi setelah diatur masyarakat jangan menjual lagi sembarang,” pinta Enembe.

Untuk itu, ujar dia, penguatan implementasi tata ruang, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, akan difokuska pada peningkatan pembinaan penataan ruang dan kelembagaan penataan ruang dan kelembagaan penataan ruang, pemetaan tanah ulayat masyarakat adat untuk pembangunan investasi.

Implementasi rencana aksi daerah gas rumah kaca, peningkatan pengendalian kualitas lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan sanksi, pengembangan ekonomi kampung berbasis investasi hijau, peningkatan pengarustamaan pembangunann berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas penanggulangan bencana daerah.

“Berdasarkan sembilan prioritas tersebut, saya instruksikan agar benar benar dijadikan acuan bupati dan wali kota dalam pembahasan teknis Musrenbang. Semua program harus lebih fokus, penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan,” kata Enembe. (Alexander Loen)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Gubernur : Serahkan Urusan Tanah Adat Ke Masyarakat