Ketua DPRP Tuding Oknum Pemerintah Pusat Curi Kayu di Papua

share on:
Seorang penebang kayu beraksi di Kampung Yeti, Kabupaten Keerom – Dok. Jubi
Seorang penebang kayu beraksi di Kampung Yeti, Kabupaten Keerom – Dok. Jubi

Sentani, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura melaksanakan program “Jayapura Menanam” untuk memperbaiki hutan yang selama ini dirusak oleh sebagian warga di Kabupaten Jayapura.

Dalam kegiatan tersebut sebanyak 1000 pohon dari 20 jenis ditanam pada lahan seluas satu hektar milik Lanud Jayapura. Peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah seluruh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, mahasiswa dan pelajar serta Komunitas Pencinta Alam.
“Papua saat ini tercatat sebagai pemilik hutan terbesar ketiga didunia. Oleh karena itu aksi saat ini cukup memberikan jaminan bagi kehidupan seluruh masyarakat Papua di waktu – waktu yang akan datang,” jelas Yunus Wonda Ketua DPRP Papua di Sentani, Selasa (7/4/2015) usai melakukan penanaman.

Yang perlu ditegaskan oleh Pemerintah Provinsi Papua, kata Ketua DPRP, illegal loging yang terjadi di Papua saat ini adalah ulah dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat, mengirim perusahaan – perusahaan milik oknum – oknum tertentu yang merupakan pengambil kebijakan di Pemerintah Pusat.
“Untuk itu saya selaku Ketua DPRP Papua menegaskan agar pemerintah pusat stop melakukan aksi ilegal loging di Papua,” kata Wonda.

Lanjutnya, penanaman pohon, selain tanaman kelapa sawit harus terus di lakukan. Tanaman kelapa sawit di Papua sangat tidak dibutuhkan karena merusak tanah dan hutan.
“Saya juga perlu tegaskan kepada Para Pimpinan Daerah agar tidak dengan mudah menerima para investor untuk menanamkan modalnya disini terutama pengembangan kelapa sawit,” jelasnya.

Sementara di tempat yang sama, Bupati Jayapura Matius Awotau mengatakan bahwa Kabupaten Jayapura terus mendukung aksi – aksi yang memperbaiki lingkungan.
“Hal ini bertepatan dengan rencana program kampung layak anak. Untuk menuju kabupaten layak anak sangat di perlukan ruang – ruang terbuka hijau di daerah ini sehingga aksi penanaman pohon saat ini harus terus di lakukan ,” katanya.

Berkaitan dengan illegal loging atau pencurian kayu ini, pekan lalu Dinas Kehutanan Provinsi Papua menemukan lagi sejumlah perusahaan kayu di Papua yang terindikasi mengangkut kayu ilegal dari hutan ke luar Papua.
“Jangankan kayu olahan illegal, kayu log saja juga masih ada keluar dari Papua,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Yap Ormusera di Jayapura, Papua.

Padahal sejak tahun 2013, Gubernur Papua sudah meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DR. Siti Nurbaya untuk mencabut izin 13 perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK HA) di Papua. Namun hanya PT. Merauke Rayon Jaya yang dicabut izinnya. Perusahaan ini ternyata menggugat pencabutan izin mereka dan menang.

Menurut Yan, illegal loging selama ini terjadi di Nabire, Sarmi, Keerom dan Jayapura.
Beberapa waktu lalu empat kontainer kayu milik PT. IJP di Jayapura ditangkap pihak berwenang. Kemudian PT. SUM, perusahaan kayu di Nabire ditutup oleh polisi. Tak lama kemudian, sembilan truk berisi kayu log ditangkap oleh polisi di Keerom dan saat ini sedang dalam penyelidikan polisi. (Engelberth Wally)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Ketua DPRP Tuding Oknum Pemerintah Pusat Curi Kayu di Papua