Pemkab Mamra Kesulitan Terapkan Perda Hak Ulayat

share on:
Bupati Mamberamo Raya, Demianus Kyeuw Kyeuw - Jubi/Alex
Bupati Mamberamo Raya, Demianus Kyeuw Kyeuw – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Ulayat, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (Pemkab Mamra) mengaku mengalami kesulitan konsultasi ke tingkat provinsi.

Disamping itu, materi materi yang substansial (inti) sangat menjadi persoalan, karena salah satu poin dalam Perda adalah perlindungan terhadap hak-hak ulayat, dimana pemerintah berikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berkreasi, berekspresi untuk menetapkan kepemilikan terhadap potensi yang ada di atas tanah, sumber daya yang ada di air, hutan dan lainnya.

“Memang dari tata kelola undang-undang pokok agraria itu, kita agak sedikit bertentangan atau berbeda. Untuk itu kita coba berusaha bangun komunikasi terus ke pusat dan provinsi untuk kalau bisa cari jalan keluar,” kata Bupati Mamberamo Raya, Demianus Kyeuw Kyeuw, di Jayapura, Papua, Rabu (8/4/2015).

Dia menilai, kebijakan yang dituangkan dalam Perda yang dilindungi adalah warga negara Indonesia bukan orang dari negara lain dan Masyarakat Papua adalah warga negara Indonesia.

Hanya saja, lanjutnya, masyarakat Papua berhak dilindungi karena keterkaitan dengan berbagai faktor, pertama ketertinggalan, kemiskinan, potensi sumber daya alam yang terkesan dikelola tanpa mementingkan rakyat, dan tidak ada kebijakan supaya mempercepat proses kemajuan sumber daya manusia.

“Hal-hal itu saja yang sebenarnya kita berupaya memproteksi secara baik didalam ketentuan Perda ini, supaya Perda ini memberi perlindungan kepada mereka, dan kebijakan kedepan terkait dengan isu global mereka sudah lebih dulu kita lindungi,” ucapnya.

Sementara itu. Dalam Musrenbang provinsi 2015, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta para bupati dan wali kota untuk menyerahkan urusan perlindungan tanah adat ke masyarakat. Pasalnya tanah di Papua ini adalah milik masyarakat adat.

“Biarkan masyarakat yang berbicara, jangan pemerintah yang berbicara karena tanah adalah milik mereka. Serahkan dan diatur baik dengan Perdanya, biar masyarakat yang berkelahi dengan siapa saja yang menebang kayu dan merusak hutan dengan seenaknya,” kata Lukas Enembe.

Menanggapi itu, Gubernur meminta para bupati dan wali kota untuk membuat satu Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal tersebut.

“Para bupati tolong buatkan Perda yang mengatur soal perlindungan tanah ulayat masyarakat adat. Tetapi setelah diatur masyarakat jangan menjual lagi sembarang,” pinta Enembe. (Alexander Loen)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemkab Mamra Kesulitan Terapkan Perda Hak Ulayat