Pentingnya Penasehat Hukum Bagi Seorang Terpidana

share on:
Anum Siregar dan Pastor John Djonga. Jubi/Islami
Anum Siregar dan Pastor John Djonga. Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Data Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) dalam kurun waktu kurang lebih puluhan tahun terakhir, setiap narapidana maupun terdakwa yang berasal dari masyarakat sipil khususnya di wilayah Pegunungan Tengah Papua tidak memiliki seorang penasehat hukum atau kuasa hukum.

Selama puluhan tahun khususnya di wilayah Kabupaten Jayawijaya tepatnya di Wamena, tidak miliki pengacara untuk melakukan pendampingan terhadap seorang narapidana.

Kita ketahui bersama, orang yang diancam pidana di atas lima tahun kan perlu didampingi pengacara, tapi selama bertahun-tahun di Wamena tidak ada pengacara yang mendampingi para terdakwa maupun terpidana,” ungkap Anum Siregar dari ALDP yang juga pengacara kepada wartawan di Wamena baru-baru ini.

Menurut Anum, tidak adanya pendampingan dari pengacara terhadap narapidana terjadi di pengadilan negeri Wamena tahun 2014 sebanyak 90 kasus, dimana kurang dari 10 kasus yang didampingi oleh pengacara.

Dijelaskan, proses pendampingan perlu dilakukan oleh pengacara karena hal ini merupakan suatu proses pendidikan hukum bagi masyarakat namun yang terjadi selama ini media dan publik tidak mengetahui jalannya proses dan tahapan yang dilakukan.

Kita perlu belajar banyak dari proses persidangan lima orang kasus Wara Pisugi dan kasus Pak Areki Wanimbo yang mendapatkan pendampingan, karena dalam persidangan itu teman-teman dari media datang, masyarakat dan keluarga juga hadir untuk mengikuti jalannya persidangan,” jelas Anum.

Lebih jauh dikatakan, lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga vertikal sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat, namun pada kenyataannya hingga sekarang pemerintah tidak pernah memberikan bantuan kepada lembaga pemasyarakatan terutama yang ada di Jayawijaya.

Dari semua lembaga pemasyarakatan saya dapatkan keluhan yang sama, padahal di LP itu 90 persen kebanyakan orang asli Papua, sekarang otonomi khusus ini mau dikemanakan dan di LP juga dalam pemberian penyuluhan hukum sangat kurang dari pemerintah setempat,” kata Anum.

Untuk itu, dirinya mengharapkan peran aktif pemerintah dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat di Wamena, terutama kepada tahanan yang berada di lembaga pemasyarakatan Wamena.

Disisi lain pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, Pastor John Djonga menjelaskan, jika melihat hal itu pentingnya ada suatu pendidikan hukum kepada masyarakat umum di Jayawijaya dan sekitarnya.

Di mana menurutnya, jika dilakukan suatu sosialisasi atau pendidikan hukum terhadap masyarakat umum, setidaknya masyarakat akan mengetahui hak mereka di mata hukum.

Kami minta pemerintah dengan dibantu gerakan masyarakat sipil untuk sebanyak-banyaknya melakukan pendidikan hukum kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat memahami hak-haknya di depan hukum, dan juga sebagai bagian mencegah makin banyak terjadi kasus-kasus kriminal di tengah masyarakat,” ujar Pastor John Djonga. (Islami)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pentingnya Penasehat Hukum Bagi Seorang Terpidana