Tak Pernah Diterapkan, Perdasi Perdasus Papua Tumpul

share on:
Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe  - Jubi/Alex
Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe – Jubi/Alexnur 

Jayapura, Jubi – Akibat tidak pernah diterapkan secara baik, sejumlah Peraturan Khusus Daerah (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua dinilai tak berjalan maksimal (tumpul).

“Kita sudah miliki banyak Perdasi dan Perdasus yang luar biasa, tapi semuanya tumpul karena tidak pernah diterapkan,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Papua, Rabu (8/4/2015).

Menurut ia, salah satu penyebab yang membuat Perdasi dan Perdasus di Papua tak berjalan maksimal adalah Pemerintah Provinsi terlalu banyak melakukan konsultasi ke Jakarta.

“Sekarang kita tidak perlu lakukan konsultasi-konsultasi ke Pusat yang membuat kita tidak bisa laksanakan Perdasus dan Perdasi yang kita miliki yang penting tidak melanggar kedaulatan negara,” ucapnya.

Enembe katakan, Perdasi dan Perdasus yang telah diterbitkan untuk mengatur kehidupan masyarakat Papua untuk tertib dan sejahtera. “Kita sepakat begitu, kecuali bilang mau merdeka, baru berhadapan dengan negara,” katanya.

Selain itu, dalam Undang-undang Otsus diatur masalah pengendalian penduduk. Namun tidak bisa dilakukan sampai saat ini, namun tidak perlu lagi dilakukan evaluasi di Jakarta.

“Contohnya minuman keras, kita mempunyai Perdasi dan Perdasus tidak perlu kita konsultasi ke Jakarta. Kita sudah bisa laksanakan, kita tidak boleh lakukan evaluasi. Karena kita sudah laksanakan, itu melemahkan kita. Jadi mulai hari ini kita tidak mau tau, itu hanya melemahkan kita,” kata Enembe. (Alexander Loen)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Tak Pernah Diterapkan, Perdasi Perdasus Papua Tumpul