DPR Papua Ingin Moratorium Kayu Diberlakukan di Papua

share on:
Ketua Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir - Jubi/Arjuna
Ketua Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Pihak DPR Papua ingin diberlakukan moratorium kayu di Papua. Baik kayu gelondongan maupun olahan. Katanya, itu untuk menghentikan sementara semua aktivitas penebangan kayu di hutan Papua, sambil memperbaiki semua perizinan pengelolaan hutan.

Ketua Komisi IV DPR Papua bidang Kehutanan, Boy Markus Dawir mengatakan, hal itu penting agar pengusahan, masyarakat, dan pemerintah daerah sama – sama mendapat keuntungan.

“Kami Komisi IV DPRP Papua berpendapat perlu ada moratorium pengolahan kayu di Papua. Baik itu pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) maupun izin dari masyarakat adat dan pengusaha, dihentikan dulu, itu penting,” kata Boy, Kamis (9/4/2015).

Menurutnya, perbaikan semua izin juga untuk mencegah terjadinya pencurian kayu di Papua serta tak ada lagi pihak yang dirugikan. Baik pemerintah daerah, pengusaha atau masyarakat adat.

“Kami segera minta gubernur menerbitkan Pergub menghentikan sementara seluruh kegiatan HPH maupun izin penebangan kayu di hutan Papua. Kalau regulasinya sudah tuntas, moratorium bisa dicabut dan kegiatan berjalan kembali,” ucapnya.

Katanya, DPR Papua ingin rakyat Papua, pemilik hutan bisa sejahtera. Jangan sampai hutannya dan kayunya habis, mereka tak mendapat kehidupan layak.

“DPR Papua sudah bentuk Pansus Penyelamatan Hutan Papua, tinggal dari fraski – fraksi mengirim nama – nama anggota Pansus ke Bamus dan pimpinan untuk ditetapkan. Pansus ini agar segera mendesak keluarnya moratorium,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, illegal logging di Papua adalah ulah dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat, mengirim perusahaan – perusahaan milik oknum tertentu yang merupakan pengambil kebijakan di Pemerintah Pusat. (Arjuna Pademme)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPR Papua Ingin Moratorium Kayu Diberlakukan di Papua