Komitmen Pemkab Mimika Soal Pendidikan Dipertanyakan

share on:
Sejumlah mahasiswa dari Mimika yang menyampaikan keluhan (Jubi/Istimewa)
Sejumlah mahasiswa dari Mimika yang menyampaikan keluhan (Jubi/Istimewa)

Timika, Jubi  –  Sejumlah mahasiswa asli Mimika  yang sedang menjalani penelitian di Kabupaten Mimika, menilai bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika sejauh ini tidak pernah serius dalam menangani masalah pendidikan, terutama untuk mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi didalam maupun luar daerah.

“ Dari tahun ke tahun itu selalu saja seperti ini, padahal sekarang itu kita tahu bahwa bagian SDM sudah terbentuk. Tetapi ternyata masing – masing pihak masih saja saling melempar tanggung jawab, seperti masalah anggaran beasiswa masih terkendala soal data sebagainya. Padahal DPA kan sudah ada tetapi kenapa masih belum dikerjakan,” kata Mahasiswa Semester Akhir  Universitas Brawijaya Malang  Arianus Katagame, di Timika, Rabu (8/4/2015).

Menurutnya, bagian SDM sejauh ini dinilai hanya dijadikan objek oleh pihak – pihak pemegang kekuasaan di daerah ini. Sehingga tidak memiliki daya, untuk mengambil kebijakan mengenai bantuan pendidikan bagi seluruh mahasiswa, yang ada didalam daerah maupun di luar daerah Mimika.

“ Kita melihat bahwa ini satu faktor penghambat program beasiswa. Padahal bagian SDM sebenranya sudah bagus dan sudah betul – betul menjalankan tugas dengan baik. Namun karena ulah dari petinggi – petinggi pemerintahan, seperti bupati, wakil bupati, maupun sekda yang mambuat terlambat untuk melakukan pergerakan di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari bagian SDM, DPA sudah diserahkan. Namun mereka  masih belum bisa menjalankan tugas,  karena masih menunggu petunjuk dari pimpinan. Sehingga ini akan memperhambat proses pengurusan beasiswa sejumlah mahasiswa.

“ Kita yang datang saat ini bukan meminta untuk pencairan beasiswa. Tetapi kita ini sudah diambang tugas akhir atau biasa disebut dengan penelitian. Jadi kita mau supaya ada bantuan dana sedikit, untuk menyelesaikan penelitian kita ini. Dan selama kuliah di luar daerah hampir 3 sampai 4 tahun, baru terima bantuan sebesar Rp4 juta  per orang untuk satu tahun. Namun itu bukan beasiswa yang berasal dari APBD, karena itu adalah dana otsus murni. Terus dana beasiswa yang dari APBD sebesar 20 persen itu kemana semuanya, apakah pejabat – pejabat ini makan,” ujarnya.

Ia juga menilai, bahwa pemda selama menjalankan program beasiswa tidak berjalan sesuai prosedur. Karena proses pemberiannya tidak terstruktur dengan baik. Sehingga sering kali terjadi salah sasaran dalam pemberian bantuan.

“ Kami itu tidak menyalahkan bagian SDM, karena kami tahu dan sadar kalau bagian ini bukan pemegang anggaran. Melainkan anggaran itu ada di bagian keuangan daerah yang bisa keluarkan melalui disposisi pimpinan daerah. Oleh itu kami minta supaya ada kejelasan, karena kami ini butuh biaya bukan untuk kuliah tetapi untuk menyelesaikan penelitian akhir,” ujarnya.

Secara terpisah, Dinas Pendidikan Menengah (Dispenmen) Kabupaten Mimika, Selasa (7/4/2015), sudah menerima dokumen soal ujian nasional (UN) tingkat SMA/SMK, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Penyerahan berkas soal UN ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua kepada Dispenmen Kabupaten Mimika, yang diwakili Ketua Panitia Pelaksanaan UN sekaligus Sekretaris Dispenmen Kabupaten Mimika Nius Wenda.

“Dokumen soal UN tingkat SMA/SMK sudah kami terima sesuai jadwal dari provinsi. Dokumen tersebut, diantar langsung oleh tim dari provinsi, tim perguruan tinggi, dan panitia pelaksanan ujian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua,” katanya. Ketua Panitia Pelaksanaan UN Dispenmen Kabupaten Mimika,Nius Wenda.  (Eveerth Joumilena)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Komitmen Pemkab Mimika Soal Pendidikan Dipertanyakan