Pemprov Papua Akan Bentuk Komisi Tanah

share on:

Jayapura, Jubi/Antara – Pemerintah Provinsi Papua berencana membentuk Komisi Tanah atau Land Comition yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan status tanah yang kerap menjadi penghalang masuknya investor.

“Ada satu masalah lagi yang mengganggu investasi, yaitu masalah tanah. Tapi pemerintah juga ada rencana untuk membentuk semacam Land Comition (Komisi Tanah) yang bertugas menyelesaikan masalah tanah,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad, di Jayapura, Kamis (9/4/2015).

Menurut Musa’ad, sebenarnya pemprov telah menerbitkan aturan perda mengenai masalah tanah, hanya saja sejauh ini tidak diindahkan.

“Sebenarnya kita sudah punya Perdasus yang mengatur hak tanah ulayat sejak tahun 2008, tapi kita tidak tunduk dan patuh terhadap aturan itu. Dalam Perdasus itu sebenarnya tanah adat tidak diperjualbelikan, jadi aset agar tidak terjadi tumpang tindih pengakuan karena hal itu tidak hilang,” katanya.

Rencana pembentukan komisi tanah tidak akan memihak kepada pihak mana pun karena di dalamnya akan masuk berbagai unsur masyarakat sehingga ada pendekatan dari aspek budaya dan hukum.

“Di land comision ini isinya dari berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, DPR, MRP, perwakilan masyarakat adat. Jadi kita harapkan masalah tanah final di Land Comition,” katanya.

Musa’ad memandang pembentukan komisi yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua ini, sangat penting karena selama ini salah satu hambatan terbesar investor enggan menanamkan modalnya di Papua karena masalah tersebut.

“Jangan sampai masalah tanah menghambat proses investasi yang dilakukan oleh para investor. Itu juga langkah yang kita ambil untuk menyambut Papua Invesment Years 2016,” katanya.

Untuk membentuk komisi tanah, kata Musa’ad, payung hukum yang akan digunakan adalah Peraturan Gubernur Papua dan hal tersebut akan dirampungkan dalam waktu dekat.

“Komisi ini dalam tahun ini sudah harus dibentuk dan peraturan gubernurnya sedang disusun,” katanya. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemprov Papua Akan Bentuk Komisi Tanah