Perpanjangan Kontrak Freeport, Pemerintah Pusat Jangan Ulangi Kesalahan Yang Sama

share on:
Areal pabrik tambang PT Freeport di Bumi Amungsa(Jubi/ist)
Areal pabrik tambang PT Freeport di Bumi Amungsa(Jubi/ist)

Jayapura, Jubi- Selama ini perpanjangan kontrak PT Freeport yang beroperasi di Bumi Amungsa tak pernah melibatkan Pemerintah Provinsi Papua, kabupaten di sekitar tambang. Apalagi masyarakat pemilik hak adat di Nemangkawi (Grasberg) tak pernah diikut sertakan dalam perjanjian perpanjangan kontrak.

“Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di bawah Presiden Jokowi semakin menurun sehingga dalam perpanjangan kontrak jangan sampai melakukan kesalahan yang sama yaitu tidak pernah melibatkan masyarakat adat dan pemerintah setempat,”kata Anggota DPR Papua dari daerah pemilihan Mimika dan sekitarnya, Wilhelmus Pigai saat dihubungi Jubi, Sabtu(11/4/2015).

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Mimika ini mengatakan mestinya dalam rencana perpanjangan kontrak PT Freeport masyarakat di sekitar areal tambang harus ikut terlibat, Sebab kata dia selama ini masyarakat maupun pemerintah di areal lokasi tambang tak pernah mengetahui maupun ikut dalam perjanjian kontrak.

Hans Magal mantan Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se Indonesia dan klen pemilik Nemangkawi mengatakan PT Freeport Indonesia sedanga menambang tembaga yang mempunyai deposit ketiga terbesar di dunia, sedangkan emas menempati urutan pertama. “Diduga di lokasi yang sama juga terdapat deposit uranium sebagai bahan energi nuklir yang harganya tentunya harganya berkali-kali lipat lebih mahal dari emas dan tembaga,”tulisnya dalam pengantar buku berjudul Menggugat Freeport Suatu Jalan Penyelesaian Konflik oleh Markus Haluk.

Lebih lanjut Magal mengatakan seluas 95 persen dari lahan sumberdaya mineral yang ditambang Freeport terdapat di atas tanah adat marga Magal-Nartkime yang adalah pemilik sulung Nemangkawi.
“Apa yang didapatkan oleh Magal-Nartkime?,”tulisnya seraya menambahkan dalam kajian Imparsial persoalan pertambangan tembaga oleh Freeport Indonesia menuai masalah dalam kaitannya dengan perampasan tanah ulayat milik suku Amungme yang berdiam di sekitar wilayah pertambangan ditambah lagi dengan keterlibatan militer Indonesia dalam melakukan penjagaan terhadap lokasi pertambangan PT Freeport.

”Akibatnya suku Amungme meninggalkan tanah leluhurnya di gunug yang dikuasai Freeport dan kemudian pindah ke Aroa, Waa, Tsinga dan Noema,”tulis Hans Magal.

Sebelumnya pertemuan Gubernur Lukas Enembe dengan perusahaan PT Freeport di Bali pada 2013 telah mengajukan 17 tuntutan kepada perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Point dua dari 17 tuntutan itu tertulis perpanjangan kontrak dengan syarat memberikan keuntungan lebih besar kepada Papua. Sedangkan point ketiga disebut penerimaan daerah baik pajak maupun royalti memberikan keuntungan lebih baik kepada Papua.

Kepala Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Provinsi Papua, Bangun Manurung pernah mengatakan dari 17 point Gubernur Papua Lukas Enembe belum dijalankan sepenuhnya. Bahkan pajak permukaan air sampai sekarang belum dibayarkan sekitar Rp 350 Milyar. Pemerintahan dan pejabat yang berganti menyebabkan pembayaran pajak air permukaan biasanya dilakukan berdasarkan Memory of Understanding(MoU) dan bukan aturan pajak air permukaan.

Sementara itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta telah mengantongi rekomendasi terkait perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang habis pada 2021. Rekomendasi ini, akan diajukan pada Joko Widodo (Jokowi).

Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, menjelaskan rekomendasi ini untuk mempercepat proses perubahan KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP-K). Sehingga, semuanya ada kepastian yang memungkinkan kegiatan penambangan tidak akan berhenti. Freeport sendiri telah meminta kepastian perpanjangan kontrak pada tahun 2017 mendatang.

“Ini baru rekomendasi saja, nanti akan disampaikan ke pak Menteri ESDM, kalau disetujui langsung ke pak Presiden Jokowi,” katanya kepada wartawan di Jakarta pekan lalu.
Menurut Ketua Penelaah Pembangunan Smelter Nasional, saat ini tambang terbuka Freeport akan habis pada 2017. Bahkan, Freeport enggan investasi tambang terbuka apabila perpanjangan kontrak baru dibahas dua tahun sebelum masa kontrak habis atau 2019.

“Alternatifnya adalah kalau mengikuti KK maka nunggu 2019 sesuai Peraturan Pemerintah (PP). Maka 2019 baru boleh diotak-atik. Tapi secara riil poltik enggak mungkin, kan pemilu, jadi sama sekali tidak ada kegiatan,” katanya.
Dia mengatakan alternatif kedua adalah mempercepat perubahan IUPK, dimajukan (2015), itu tidak melanggar UU. “Ini tidak ada di UU, ini terobosan saja,” katanya.

Dikatakan ini perlu dilakukan untuk kepastian agar investasi bisa berjalan seperti pembangunan smelter dapat kepastian alokasi sumber bahan baku dan nasib para pekerja tambang.
“Kalau itu tidak dimajukan, smelter tidak dibangun, kan itu bahan bakunya dari sana, kalau enggak kepastian kan terjadi PHK, industri papua enggak jadi, pembangunan listrik enggak jadi. Makanya ini rekomendasi,” katanya.(Dominggus Mampioper)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Perpanjangan Kontrak Freeport, Pemerintah Pusat Jangan Ulangi Kesalahan Yang Sama