Konsumen Minta Ada Kebijakan Daerah Soal Tarif Listrik

share on:
Suasana dialog antara Komisi B DPRD Jayawijaya bersama PLN Rayon Wamena dan perwakilan konsumen. (Jubi/Islami)
Suasana dialog antara Komisi B DPRD Jayawijaya bersama PLN Rayon Wamena dan perwakilan konsumen. (Jubi/Islami)

Wamena, Jubi – Masyarakat Jayawijaya khususnya konsumen listrik meminta adanya suatu kebijakan pemerintah maupun legislatif, untuk membuat suatu peraturan daerah tentang tarif dasar listrik khususnya bagi masyarakat di Jayawijaya.

Hal itu diungkapkan salah satu perwakilan konsumen PLN, Yuris Yono Berotabui menindaklanjuti aksi demo damai sejumlah masyarakat dan mahasiswa Jayawijaya di Kantor DPRD Jayawijaya beberapa pekan lalu terkait tarif dasar listrik, di mana DPRD Jayawijaya melakukan audiensi dengan pihak PLN dan para konsumen di ruang Baleg DPRD Jayawijaya, Rabu (22/4/2015).

Dalam dialog yang digelar itu, baik pihak DPRD maupun konsumen pengguna listrik mendapatkan penjelasan dari pihak PLN Rayon Wamena, mengenai tarif dasar listrik telah sesuai dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Dalam hitungan KWh bukan hitungan rupiah jika masyarakat melakukan isi ulang pulsa listrik prabayar, jelas akan terpotong ketika dimasukan dalam meteran,” kata Falimin selaku Suvervisor Administrasi PLN Rayon Wamena.

Hasil dialog tersebut, pihak PLN menyanggupi untuk mencoba melakukan sosialisasi mengenai tarif dasar listrik untuk menjawab keluhan konsumen selama ini.

Sementara perwakilan konsumen, Yuris Yono Berotabui menjelaskan, hasil pertemuan PLN menyangkut daya listrik mengacu ke peraturan menteri ESDM nomor 13 tahun 2014 tentang tarif dasar listrik.

Namun pandangan konsumen, dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, dijelaskan sebetulnya dasar hukum yang digunakan PLN tentang peraturan menteri ini sebenarnya formal.

“Menyangkut tentang tarif listrik itu sebenarnya dikembalikan kepada daerah, untuk itu besar harapan kami kepada Komisi B untuk mengkaji kembali tentang tarif daya listrik menyangkut tentang besar tarif biaya yang ditentukan,” katanya.

Selain itu pihaknya juga berharap pemerintah daerah bisa mengeluarkan kebijakan tentang tarif dasar listrik, karena ini juga bisa memberikan PAD bagi daerah. Karena dalam amanat UU 30 tahun 2009 diberikan kebebasan.

Disisi lain Ketua Komisi B DPRD Jayawijaya, Christian K Padang kepada wartawan mengakui hasil pertemuan dianggap memuaskan. “Jadi yang selama ini kita tidak ketahui bisa terjawab. Saya sarankan buat PLN agar lebih banyak melakukan sosialisasi, supaya konsumen lebih banyak tahu,” kata Christian K Padang.

Terkait dengan diminta agar Perda tarif listrik di Jayawijaya segera dibuat, pihak DPRD akan mengkajinya kembali. “Kita akan pelajari dulu, kalau memang itu bisa kita akan dorong untuk
membantu PAD kita, kalau memang UU mengatur untuk itu kita akan dorong,” kata Christian. (Islami)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Konsumen Minta Ada Kebijakan Daerah Soal Tarif Listrik