KTNA Harus Sinergi Dengan Pemprov Papua

share on:
Suasana Rembug Paripurna Kelompok Tani Nelayan - Jubi/Alex
Suasana Rembug Paripurna Kelompok Tani Nelayan – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dituntut harus sinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam mendorong dan memajukan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di provinsi palig timur NKRI.

“Kita harus sinergi, karena pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan sangat strategis, karena sektor ini merupakan tumpuan hidup bagi sebagian masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di Papua,” kata Staf Ahli Gubernur Papua, Demianus W. Siep ketika membuka kegiatan Rembuk Paripurna KTNA Tingkat Provinsi Papua tahun 2015, di Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah V Kotaraja Jayapura, Jumat (24/4/2015).

Di era globalisasi yang diwarnai dengan perdagangan bebas, petani dan nelayan tidak hanya dituntut untuk mampu menghasilkan produk yang bermutu sesuai dengan permintaan pasar, tetapi juga harus mampu menjadi manajer-manajer yang andal di bidang usahanya.

“Pengelolaan usaha tani dalam bentuk kelompok, sudah sejak lama dilakukan oleh petani nelayan yang juga merupakan tuntutan zaman yang harus dilakukan oleh petani nelayan dalam mengelola usaha tani dan dalam menghadapi era globalisasi,” jelasnya.

Ia menilai, sebagai pengelola usaha tani, idealnya petani nelayan mampu melakukan tiga fungsi kelembagaan yakni, sebagai kelas belajar, unit produksi dan wahana kerjasama.

“Keberhasilan perngembangan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan ditandai dengan meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani nelayan selain beserta keluarganya,” katanya.

Menanggapi itu, ujar dia, petani dan nelayan harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku aktif agar menjadi nilai tambah penggerak pembangunan di berbagai sektor. “Untuk itu, diperlukan dukungan pemerintah yang konsisten sehingga dapat dinikmati oleh petani nelayan terutama yang usahanya berskala kecil,” katanya.

Sebelumnya. Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan kelompok KTNA harus ditempatkan sebagai motor pembangunan masyarakat petani nelayan dan menjadi organisasi yang dapat membantu petani nelayan untuk membangun skala usaha yang mampu menjadi posisi tawar seperti pelaku usaha lainnya.

Selain itu, kelompok KTNA juga harus mampu menjadi motor penggerak dan penyalur aspirasi petani nelayan dan ikut serta dalam penentuan kebijakan pemerintah dalam penentuan kebijakan pemerintah di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sekaligus dapat menstransfer segala bentuk dukungan fasilitas dari pemerintah bagi petani nelayan dan persaingan tidak sehat.

“Hal ini harus dilakukan demi terwujudnya visi misi gubernur dan wakil gubernur yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera,” kata Enembe. (Alexander Loen)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KTNA Harus Sinergi Dengan Pemprov Papua