Gaji Parlemen Bebas Pajak, PM Solomon: Ada Kemarahan Publik

share on:
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare. Foto: RNZI
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare. Foto: RNZI

Jakarta, Jubi – Perdana Menteri Kepulauan Solomon mengakui ada kemarahan publik atas peraturan baru yang membebaskan gaji anggota parlemen dari pajak kepada negara.

Perubahan peraturan yang kontroversial tersebut dilakukan Komisi Hak-hak Parlemen Kepulauan Salomon, baru-baru ini.

PM Manasye Sogavare seperti dilaporkan Radio New Zealand, mengatakan dirinya akan mengumumkan berbagai langkah untuk menangani apa yang ia sebut pengumuman tidak populer atau sangat kontroversial, namun belum mengatakan langkah-langkah apa yang mungkin diambilnya.

Koroi Hawkins dari Radio New Zealand di Salomon melaporkan, peraturan kontroversial itu pasti menjadi “Happy Easter” untuk anggota parlemen Kepulauan Solomon tahun ini dengan sebagian gaji mereka yang seharusnya menjadi pajak penghasilan akan gratis di awal bulan nanti.

Di atas itu anggota parlemen menerima kenaikan gaji 7,5 persen dengan 3,5 persen dari April tahun lalu.

“Mereka juga akan mendapatkan peningkatan duapertiga di discretionary fund mereka, yang sering disebut dana lumpur, dan akses yang lebih mudah untuk pensiun,” kata Koroi Hawkins, Rabu (29/4/2015).

Komisi Hak-hak Parlemen adalah badan konstitusional yang tugasnya untuk meninjau gaji dan hak-hak anggota parlemen setiap tahun, dengan keputusan mereka berlakunya secara otomatis setiap tahun pada bulan April.

Setelah kemarahan publik atas perubahan terbaru, Perdana Menteri Sogavare telah mengeluarkan sebuah pernyataan yang menjanjikan untuk mengatasi masalah ini dalam beberapa hari mendatang. (Yuliana Lantipo)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Gaji Parlemen Bebas Pajak, PM Solomon: Ada Kemarahan Publik