MRP Ragu, Pansus 14 Kursi Tetap Bekerja

share on:
Ketua Pansus 14 Kursi DPR Papua, Emus Gwijange - Jubi/Arjuna
Ketua Pansus 14 Kursi DPR Papua, Emus Gwijange – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Meski pihak Majelis Rakyat Papua (MRP) tak ‘sepenuh hati’ menyetujui 14 kursi untuk orang asli Papua di DPR Papua lewat pengangkatan, namun Panitia Khusus (Pansus) 14 kursi parlemene setempat tetap komitmen menjalankan tugasnya.

Ketua Pansus 14 kursi DPR Papua, Emus Gwijangge mengatakan, beberapa hari lalu, pihaknya sudah mengundang sejumlah instansi dan lembaga terkait. Tujuannya mengkoordinasikan tata cara rekrutmen keanggotan DPR Papua lewat pengangkatan.

“Kami sudah undang Ketua MRP, Kesatuan Bangsa dan Politik serta Biro Hukum Provinsi Papua. Kami ingin mendengar masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak, sebelum tahapan 14 kursi dilakukan. Hingga kini pihak MRP sendiri seolah tak setuju, namun kami tetap harus melakukan tugas kami di Pansus, karena rakyat Papua kini menunggu hasil 14 kursi itu,” kata Emus Gwijangge, Rabu (29/4/2015).

Menurutnya, tugas Pansus 14 kursi DPR Papua bukan menjaring para calon yang akan duduk di kursi Otsus. Namun hanya berwenangan menyeleksi lima orang untuk direkrut jadi anggota Panitia Seleksi (Pansel) Provinsi, kemudian diusulkan ke gubernur untuk di SK kan.

“Kalau anggota Pansel Provinsi sudah terbentuk, mereka bertugas menyeleksi anggota Pansel Daerah Pengangkatan (Dapeng) dan Pansel kabupaten/kota,” ucapnya.

Katanya, lima orang anggota Pansel Provinsi nantinya, merupakan keterwakilan akademisi sebanyak dua orang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dua orang, dan satu orang perwakilan tokoh agama.

“Setelah semua proses itu rampung, tugas kami selanjutanya adalah pengawasan ke daerah – daerah di lima wilayah adat yakni La Pago, Mee Pago, Anim Ha, Sireri, dan Mamta. Kami harap semua pihak mendukung ini,” katanya.

Sebelumnya, Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, sejak 2013 lalu, ia menolak pengangkatan orang asli Papua di DPR Papua lewat kursi Otsus. Namun ada pihak yang ingin mendapat jabatan sehingga memanfaatkan jalur itu.

“Pengangkatan di DPRP itu muncul karena mayoritas anggota DPRP kala itu non Papua. Makanya dituangkan dalam Undang – Undang Otsus Papua. Namun setelah itu, lahirlah MRP. Jadi saya pikir sudah tidak perlu. Namun karena ada oknum yang ingin dapat jabatan sehingga menggunakan peluang itu,” kata Timotius Murib di kantor DPR Papua, Senin (27/4/2015). (Arjuna Pademme)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  MRP Ragu, Pansus 14 Kursi Tetap Bekerja