Kasus SPPD Fiktif Rugikan Negara RP 770 Juta

share on:

Rejanglebong, Jubi/Antara – Penyidik Kejari Curup, Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di dewan setempat mencapai Rp 770 juta.

“Nilai kerugian negara dari kasus dugaan SPPD fiktif di DPRD Rejanglebong tahun anggaran 2010 berdasarkan hasil audit BPKP Bengkulu jauh berkurang dari estimasi penyidikan kita,” kata Kejari Curup Eko Hening Wardono melalui Kasi Pidsus, Antonius Ginting, di Rejanglebong, Kamis (7/5/2015).

“Kita memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 2,8 miliar, tapi audit BPKP menjadi Rp 770 juta, dari nilai dana pagu anggaran sebesar Rp 5,7 miliar,” kata Antonius.

Pengungkapan kasus dugaan korupsi dalam perjalanan dinas dewan di daerah tersebut, kata dia, sudah dilakukan sejak 2013 dan sudah memeriksa puluhan saksi, baik dari sekretariat DPRD Rejanglebong serta kalangan anggota dewan.

Sedangkan tahapan pemeriksaan lanjutan setelah turunnya hasil audit ini, tambah dia, ialah pemeriksaan keterangan dari saksi ahli dari BPKP Bengkulu.

Untuk pemeriksaan saksi ahli ini pihaknya sendiri sudah mengirimkan surat resmi ke BPKP Bengkulu dan tinggal menunggu kesiapan saksi yang akan diperiksa.

Terkait jumlah tersangka yang akan ditetapkan dalam kasus ini, kata dia, kemungkinan lebih dari dua orang, namun pihaknya belum dapat menjelaskan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangkanya karena pengambilan keterangan saksi ahli belum dilaksanakan.

Sebelumnya tim penyidik Kejaksaan Negeri Curup melakukan penanganan terhadap dugaan kasus korupsi SPPD fiktif di DPRD Rejanglebong tahun anggaran 2010 dari pos dana rutin dengan nilai Rp 5,7 miliar, dari penyidikan penyidikan mereka ditemukan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,8 miliar.

Penyidik Kejaksaan setempat menilai pengalokasian anggaran ini tidak sesuai dengan Permendagri No.13/2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah khususnya pasal 132 ayat satu, serta tidak sesuai dengan Perbup Rejanglebong No.4/2009, tentang biaya perjalanan dinas bagi pejabat dan PNS di lingkungan Pemkab Rejanglebong.

Pengusutan kasus perjalanan dinas 30 anggota dewan daerah itu dengan tujuan Padang, Sumatera Barat, pada 2010 ini juga telah dilaporkan Erfensi mantan anggota DPRD Rejanglebong dari PPP yang tidak mengambil dana perjalanan dinas itu ke Kejati Bengkulu pada pertengahan 2013. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kasus SPPD Fiktif Rugikan Negara RP 770 Juta