Alokasi Dana Desa di Mimika Rp37 M

share on:

Timika, Jubi/Antara – Pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa (ADD) kepada 133 desa (kampung) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dengan total anggaran yang dikucurkan sekitar Rp37 miliar.

Kepala Bagian Pemerintahan Kampung Setda Mimika Robert Kambu mengemukakan di Timika, Senin (11/5), 133 desa (kampung) yang akan menerima kucuran dana tersebut tersebar pada 18 distrik (kecamatan).

“Masalah utama yang kita hadapi dalam menjalankan program ini yaitu ketidaksiapan sumber daya manusia aparatur di tingkat kampung. Kita harus jujur mengakui, sumber daya aparatur kampung kita belum siap sama sekali,” ujar Robert.

Robert menerangkan sesuai ketentuan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengisyaratkan, seorang kepala desa minimal berijazah SMP dan seorang sekretaris desa minimal berijazah SMA mengingat untuk dapat menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDS) membutuhkan perangkat desa yang siap.

Namun dalam kenyataan, aparatur kampung-kampung di Mimika sebagian besar tidak memenuhi standar kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam UU Desa dimaksud.

Dalam rangka itu, Bagian Pemerintahan Kampung bersama Bagian Keuangan, Bappeda, Bagian Hukum dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mimika bersama pemerintah distrik setempat akan turun ke distrik-distrik untuk melakukan sosialisasi pengelolaan dana desa.

Kegiatan sosialisasi itu akan dilakukan dimulai dari Kokonao dan Kapiraya, Distrik Mimika Barat dan Distrik Mimika Barat Tengah. Kegiatan itu akan berlanjut terus hingga ke seluruh distrik di Kabupaten Mimika.

“Yang utama saat ini yaitu menyiapkan aparatur di tingkat kampung. Mereka harus benar-benar memahami tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab mereka sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan aturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan lainnya,” ujar Robert.

Menurut dia, jika dirata-ratakan maka setiap kampung di Mimika nantinya akan menerima alokasi dana desa berkisar Rp250 juta hingga Rp280 juta.

Namun pembagian alokasi dana desa di Mimika akan ditentukan berdasarkan peraturan bupati dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan wilayah dan jumlah penduduk.

Seluruh dana itu nantinya akan masuk ke rekening desa, bukan melalui rekening kepala desa atau aparatur desa.

“Pencairan dana desa tidak sama seperti yang lalu-lalu. Harus ada bendahara, operator dan perangkat-perangkat yang lain. Di tingkat desa mereka harus membuat APBDS sehingga semua sumber keuangan yang masuk ke desa akan dituangkan dalam APBS,” jelasnya.

Robert menambahkan, semua sumber penerimaan desa baik yang bersumber dari pusat, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun pendapatan asli desa harus dituangkan dalam APBDS sebagai acuan pembangunan di tingkat kampung. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Alokasi Dana Desa di Mimika Rp37 M