USAID-Kinerja Dorong Perwal Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

share on:
Rapat Evaluasi terhadap Rencana Aksi Daerah (RAD) Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) di ruang rapat BAPPEDA, Rabu (13/5/2015) – Jubi/Munir

Jayapura, Jubi – USAID-Kinerja melalui Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSSPPA) bersama Bappeda Kota Jayapura lewat Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) mengadakan Rapat Evaluasi terhadap Rencana Aksi Daerah (RAD) Kegiatan berlangsung selama dua hari mulai 12 hingga13 Mei 2015 di ruang rapat BAPPEDA Kota Jayapura.

Kegiatan Ini merupakan tindak lanjut untuk melihat kembali RAD yang telah disusun oleh masing-masing SKPD teknis yang telah memasukan sejumlah program kerja yang mendukung program Wali kota yang pada beberapa bulan lalu telah mencanangkan Kota Jayapura sebagai Kota Layak anak. Untuk mencapai Kota Layak Anak, salah satu syarat yang kita harus dorong adalah Peraturan wali kota (Perwal) agar menjadi kekuatan kita.

Perwal disiapkan tahun ini dan ditandatangani Wali kota. Jika dalam proses berjalan perlu menjadi Perda, akan juga didorong. Penyusunan pasal-pasal yang tertuang dalam draft Perwal, bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap korban kekerasan (Penyintas) yang nantinya apabila disetujui akan menjadi Peraturan Walikota (Perwal) .

“Perwal ini nantinya akan menjadi daya dorong bagi SKPD yang ada di Kota Jayapura untuk melaksanakan apa yang ada di dalam RAD, beberapa waktu lalu kami sudah menyusun RAD terkait perlindungan perempuan dan anak,” kata Agus, Project Manager LSPPA Kinerja Kota Jayapura kepada Jubi, Rabu (12/5/2015).

Ia menambahkan, para Penyintas ini nantinya akan didorong untuk mendapatkan penanganan, pemberdayaan dan pemulihan.

“RAD menjadi point tersendiri karena sebagai salah satu indikator penilaian Kota Layak Anak dengan adanya RAD yang kemudian dikuatkan dengan Perwal itu tadi,” katanya.

Sementara itu Jhon Wato, Local Healt Governance (LHSG) Kinerja-USAID Kota Jayapura mengatakan tujuan penysusunan Draft Perwal ini agar adanya landasan Pijak bagi teman-teman di Instansi Teknis terutama Dinkes dan BPPKB, agar pada 2016 dapat mendesain program yang terfokus kepada Kota Layak anak, sehingga apa yg telah dicanangkan Walikota tidak sekedar ucapan tetapi mampu diterjemahkan dengan baik oleh SKPD teknis sebagai pelaksana dari Program Kota Layak Anak ini.

“Kami bersma SKPD Teknis akan terus mendorong supaya Rancangan Perwal ini bisa secepatnya di sahkan oleh Bapak Wali Kota dalam satu bulan kedepan. Perwal ini kita fokuskan untuk tahun 2015/2016, apabila dalam Perwal ini perlu ada pasal-pasal yang kita tambah maka akan ditambahkan,” kata Jhon kepada Jubi, Rabu (12/5/2015) melalui telepon selularnya.

Jhon juga menambahkan Perwal ini sebagai langkah awal guna para penyintas ini mendapatkan payung hukum. Apabila dalam kurun waktu satu tahun kedepan bisa berjalan dengan baik, tahun berikutnya Perwal ini akan didorong ke DPR untuk disahkan menjadi Perda Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.

“Kita tunggu Perwal dulu biar ada payung hukumnya, nanti kalau sudah berjalan mungkin ditahun –tahun yang akan datang kita bisa mendorong itu ke DPR untuk disahkan menjadi PERDA,” katanya. (Munir)

Tags:
Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  USAID-Kinerja Dorong Perwal Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak