Sikap Pemerintah Indonesia tidak Menentu Dalam Penjelesaian Masalah Papua

share on:
Peta Papua - IST
Peta Papua – IST

Oleh: Pares L.Wenda

“…terutama sekali masalah sejarah dan status politik Papua Barat, kecuali ada tekanan yang luar biasa dari dalam dan dari luar atau perlu ada tangan tersembunyi yang meluluhlantakkan keputusan politik Indonesia untuk Papua…”.

Kita mengetahui bahwa LIPI dalam buku Papua Road Map telah mengelompokkan empat isu krucial yaitu sejarah dan status politik Papua, pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan dan marginalisasi orang asli Papua. Empat permasalahan di atas juga LIPI mengusulkan cara penyelesaiannya.Salah satunya adalah penyelesaian status politik Papua dan sejarah melalui dialog damai.

Dimasa pemerintahan SBY yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan Papua namun tak pernah terjadi. Namun dalam pemerintahannya ini patut kita hargai bahwa kata “dialog yang tadinya menjadi tabu dalam benak pikiran pemerintah, kata ini menjadi kata terdepan dalam 5 tahun pemerintahan kedua SBY, meskipun dialog yang diharapkan orang asli Papua tak pernah kunjung hadir. Namun ini menjadi catatan torehan sejarah penting bagi proses panjang menuju penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh.

Kalau feedback ke belakang bahwa orang Papua telah mengembalikan identitas ke Papuaan/Melanesia mereka dengan dirubahnya nama Irian Jaya menjadi Papua di masa pemerintahan Gus Dur. Bergeser ke pemerintahan Megawati rakyat Papua juga secara politik telah diberikan status Otonomi Khusus Papua.Namun implementasinya tidak berjalan baik menurut orang asli Papua dan juga banyak penelitian telah membuktikan kegagalan Otsus Papua.

Dari tiga hal di atas ada kemajuan perjuangan rakyat Papua menekan Jakarta, usaha orang Papua ini tidak hadir bagaikan sinterklas tetapi “perjuangan yang penuh dengan darah, air mata, kematian, pemenjaraan, penyiksaan, dsb”. Namun dari tiga itu yang benar-benar dirasakan orang Papua adalah perubahan nama Papua. Dialog dan otsus ibarat janji seorang ayah kepada anaknya agar jangan dia terus menangis atas sebuah tuntutan yang belum bisa dipenuhi seorang “ayah”.

Kata dialog yang diinginkan orang Papua, yang dimaknai Jakarta selalu berbeda. Misalkan pernyataan Jokowi saat blusukannya ke Jayapura mengatakan saya sudah berdialog dengan orang Papua, dialog dengan tokoh adat, tokoh gereja, tokoh masyarakat, pemerintah itu sudah dialog, jadi dialog apa lagi. Dialog politic tertutup bagi Papua, dialog pembangunan terbuka bagi Papua.

Implementasi Otsus yang dimaknai orang Papua, berbeda dengan implementasi Otsus yang dimaknai Jakarta. Jakarta menilai kucuran dana trilyunan rupiah ke Papua itu sudah dianggap implementasi otsus, sementara orang Papua menginginkan kewenangan yang lebih luas dalam mengelolah otsus. Misalnya PP 77 tentang benderah dan lambang daerah Papua di larang oleh pemerintah.Tidak ada batasan yang jelas tentang migran yang masuk di Papua.Tidak ada pelayanan kesehatan yang memadai di Papua, HIV/AIDS meningkat secara tajam di Papua.Laporan terakhir di Wamena 5.000 orang positif terinveksi HIV/AIDS. Pertanyaannya apa yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam memberantas penyakit yang ditakuti manusia ini. Ini adalah bagian terkecil dari masalah Papua yang sangat kompleks terutama isu politik dan sejarahnya dan pelanggaran HAM masa lalu dan masih berlangsung hingga dewasa ini yang tak kunjung berubah atau berhenti.Tingka aparat dari waktu ke waktu terus meningkatkan ekskalasi kekerasan.

Joko Widodo tanpa diduga menyatakan bahwa wartawan asing boleh masuk ke Papua. Namun presiden (presiden kecil) yang lain menolaknya. Banyak kontroversial yang ditanggapi pemerintahan yang ada dibawahnya terutama aparat keamanan yang ada di Papua dan yang ada di Jakarta.Namun pernyataan Jokowi ini menjadi penting, sebelumnya Gubernur Papua “Lukas Enembe” beberapa tahun lalu menyatakan bahwa wartawan asing boleh masuk di Papua.Pernyataan ini sebanarnya bukan tupoksinya tetapi melihat realitas social politik yang terjadi di Papua, Gubernur mengambil resiko ditegur pemerintah pusat, dia menyatakkannya.Waktu itu tidak banyak yang ditanggapi, tetapi pernyataan Jokowi ditanggapi beragam.

Jika dianalisis, kran air perjuangan rakyat Papua yang selama ini tertutup rapat semakin hari, mulai tebuka. Namun kran yang dibuka oleh pemerintah ini harganya sangat mahal yaitu “darah dan air mata rakyat Papua”.Satu perubahan politik yang terjadi terhadap rakyat Papua dari Jakarta, dibayar mahal oleh rakyat Papua.

Saat ini merujuk pada dua isu utama yang penting bagi orang Papua.Isu jurnalis asing masuk ke Papua karena Jokowi dalam kapasitasnya sebagai president telah mempersilahkannya. Walaupun mereka harus masuk melalui clearing house di kementrian luar negeri, mungkin ini menjadi penting bagi para penggiat HAM untuk memantaunya, seberapa jauh dan berapa banyak wartwan asing yang dijinkan masuk setelah pernyataan itu dikeluarkan.

Isu kedua adalah aplikasi ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) ke MSG. Upaya ini menjadi penting bagi proses penyelesaian masalah Papua, namun pejuang Papua merdeka juga harus bekerja keras karena loby dan diplomacy Indonesia di Negara-negara anggota MSG sangat kuat. Hal itu di lihat dari kunjungan Menlu Indonesia ke Negara-negara anggota MSG dan kunjungan presiden RI ke Port Moresby pasca kunjungannya di Papua.Loby intentensive mereka itu menjadi ancaman serius bagi upaya yang dibangun pejuang Papua.

Namun anggota parlement dan pemerintah di Negara anggota MSG juga disatu sisi berada dalam ancaman ketidak percayaan konstituen mereka di masyarakat Negara anggota Melanesia sebab isu Papua saat ini menjadi isu yang menentukan posisi mereka di parlement dan pemerintah.

Jika Pemerintah Indonesia terus bersikap seperti ini, maka Pemerintah sebenarnya tidak belajar masa lalu sejarah Indonesia dengan penjajahan yang dilakukan Belanda. Belanda tidak mungkin akan meninggalkan Indonesia dan Papua kalau pada waktu itu tidak ada tekanan Internasional. Belanda harus mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 dan harus meninggalkan Papua pada tahun 1963.Mengapa karena tekanan dunia Internasional dan perjuangan rakyat Indonesia sendiri.Ada tangan kuat, kekuatan masyarakat Internasional memberikan kebebasan penuh kepada Indonesia untuk bebas dari jajahan Belanda dan memegeng kendali Papua atas dukungan masyarakat Internasional. Demikian juga kemungkinan yang akan terjadi di Papua.

Pemerintah jangan lupa bahwa perjuangan rakyat Papua saat ini, bukan lagi pejuangan ex-Belanda, atau angkatan 50-an dan 60-an. Tetapi perjuangan rakyat Papua hari ini dilakukan oleh anak mudah yang lahir pada masa pemerintahan Indonesia. Itu artinya generasi yang lahir sekitar tahun 1970-an, 1980-an dan 1990-an. Mereka ini tidak pernah merasakan keberdaan Belanda di Papua dan perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan.Tetapi mereka ini merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar yang terjadi di tanah Papua, di tanah leluhur mereka.Mereka mendorong isu “REFERENDUM”.Dan jangan lupa suara mereka diikuti masyarakat internasional.

Artinya nasionalisme yang dibangun Indonesia untuk menjadikan orang Papua sebagai orang Indonesia dalam kurun waktu 50 tahun lebih tidak berhasil di Papua.Bagaimana mengindonesiakan orang Papua ini menjadi sulit sekarang, karena tidak dikelalo secara baik sejak 1963 hingga sekarang. Menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia, namun menjadi spirit bagi orang Papua Melanesia untuk berjuang, ibarat satu mata uang yang tidak saling menyapa, walau mereka berada dalam satu nama kertas/koin bernama “UANG 1.000”.

Penulis adalah aktifis HAM pada Sinode Baptis Papua sebagai Sekretaris Baptis Voice.

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Sikap Pemerintah Indonesia tidak Menentu Dalam Penjelesaian Masalah Papua