Aparatur Sipil Negara Dituntut Untuk Ikuti Perubahan

share on:
Asisten II Papua, Elia Loupatty - Jubi/Alex
Asisten II Papua, Elia Loupatty – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Dalam menghadapi era masyarakat ekonomi asean (MEA) di tahun ini, aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk terus mengikuti perubahan yang terjadi.

“Tantangan fundamental yang dihadapi baik organisasi, privat maupun publik dalam menghadapi era MEA adalah persaingan di bursa tenaga kerja,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Rabu (20/5/2015).

Menurut ia, pemberdayaan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan merupakan upaya yang strategis dalam rangka peningkatan kompotensi sumber daya aparatur yang tidak hanya sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi juga sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kaitan dengan itu, lanjutnya, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi birokrasi melalui berbagai regulasi, namun yang paling mendasar adalah bagaimana melakukan reformasi pola pikir ASN.

“Khususnya pemimpin-pemimpin birokrasi sebagai pelaku utama setiap perubahan inovasi secara fundamental di lingkungan organisasinya, dalam rangka meningkatkan kapasitas birokrasi secara keseluruhan guna terciptanya Good Local Governance,” ucapnya.

Ia menjelaskan, reformasi bidang aparatur terus dilakukan melalui perubahan regulasi di bidang pengelolaan diklat aparatur sipil negara sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pelayanan masyarakat agar lebih bermutu dalam pola penyelenggaraannya.

Untuk itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur bagi pejabat struktural eselon III telah mengalami perubahan pola penyelenggaraan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 12 tahun 2013.

“Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III pola baru dalam kurikulumnya mengutamakan peningkatan kemampuan peserta untuk berimprovisasi dalam merancang dan menerapkan proyek perubahan dalam rangka pengembangan kinerja organisasinya,” jelasnya.

Sebelumnya. Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan kebijakan pengembangan ASN di Papua, dilakukan untuk mewujudkan aparatur yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan berkelanjutan.

“Hal ini dilakukan agar kedepan mampu memberikan dukungan dan fasilitasi percepatan pembangunan kawasan produktif, baik di Provinsi Papua maupun kabupaten dan kota se Provinsi Papua,” kata Lukas Enembe. (Alexander Loen)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Aparatur Sipil Negara Dituntut Untuk Ikuti Perubahan