Perlu Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Lahan

share on:
Asisten II Papua, Elia Loupatty - Jubi/Alex
Asisten II Papua, Elia Loupatty – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Elia Loupatty mengatakan untuk meningkatkan ketersedian pangan, perlu ada perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan, air, pembenihan dan pembibitan.

“Dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tantangan pembangunan di bidang pertanian yang dihadapi adalah terkait dengan keseimbangan gizi keluarga. Hal ini dapat diatasi melalui diverfikasi pangan lokal menjadi sangat penting, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap komoditas beras,” kata Elia Loupatty, di Jayapura, Rabu (20/5/2015).

Disamping itu, ujar dia. untuk pembangunan ketahanan pangan serta penyuluhan di Papua perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, sebagai pelaksanaan pembangunan.

Menanggapi itu, kata dia, untuk mendorong ketahanan pengan di Papua, pemerintah provinsi di tiga tahun tersisa ini memprioritaskan program strategis pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan kampung (Prospek).

“Ini dilakukan melalui lima kawasan adat, yakni wilayah adat Tabi, Saereri, Ha Nimha, Meepago dan Lapago yang integrasi dengan pola tanam, petik dan jual,” ucapnya.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah pusat melalui alokasi dana APBN telah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan modal usaha.

Sementara provinsi Papua melalui alokasi dana APBD telah memberikan bantuan paket sarana produksi dan pendampingan melalui penyuluh untuk memotivasi serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi sesuai dengan kondisi di Papua.

“Untuk itu diperlukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengembangan lahan, air dan perbenihan serta pembibitan untuk meningkatkan ketersedian pangan dan nilai tambah produk pertanian,” kata Loupatty.

Ia menambahkan, pengembangan kawasan mandiri pangan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung yang berada pada kawasan yang miskin/rawan pangan namun hidup mandiri dengan mengembangkan usaha produktif.

“Ini dilakukan dengan modal usaha melalui bantuan dana sosial (Bansos) dari badan ketahanan pangan Kementerian Pertanian RI sejak tahun 2013 sebesar Rp400 juta per kabupaten/kota atau perkawasan Rp200 juta,” katanya lagi.

Sebelumnya. Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan sejak 2014 perhatian pemerintah provinsi terhadap sektor ekonomi cukup besar, terutama dari segi alokasi anggaran yang bersumber dari dana Otsus yang selama 12 tahun bidang ekonomi hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar lima persen.

“Dengan meningkatnya anggaran ekonomi tersebut yang didalamnya termasuk sektor pertanian, maka secara langsung menuntut masyarakat untuk bekerja lebih keras lagi dalam menangani ketahanan pangan di daerah masing-masing,” kata Enembe. (Alexander Loen)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Perlu Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Lahan