Distamben Klaim Tambang Pasir Besi Pronggo Legal

share on:

Timika, Jubi/Antara – Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengklaim bahwa aktivitas pertambangan pasir besi di wilayah Pronggo, Distrik Mimika Barat Jauh, sebagai sebuah usaha yang legal, bukan ilegal.

“Di sana ada beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan. Ada sekitar empat perusahaan sudah selesai melakukan survei potensi emas. Ada juga perusahaan yang dalam tahap eksploitasi tambang pasir besi. Mereka resmi, punya izin dari Pemda,” kata Kepala Distamben Mimika Philipus Kehek di Timika, Minggu (23/5).

Meski menilai kegiatan pertambangan pasir besi di Pronggo sudah resmi, namun Kehek mengaku tidak tahu apakah perusahaan itu sudah mengurus semua ketentuan di bidang pertambangan, izin lingkungan, membayar kontribusi berupa pajak dan lainnya ke negara dan melaporkan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan di perusahaan itu ke pemerintah dan pihak Imigrasi setempat.

“Saya akan rapatkan dengan staf saya untuk meminta informasi yang lengkap soal ini. Soalnya saya baru beberapa bulan menjadi di Distamben Mimika,” ujarnya.

Kehek menegaskan, setiap perusahaan tambang wajib memberikan laporan periodik tentang semua aktivitasnya, membayar kewajiban pajak kepada negara, melaporkan semua peralatan yang digunakan untuk mengelola tambang seperti alat berat dan lainnya serta melaporkan keberadaan tenaga kerja asing.

Menyinggung tentang adanya pengakuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika soal perusahaan tambang pasir besi di Pronggo belum terdaftar sebagai wajib pajak, Kehek mengaku tidak mengetahui hal itu.

“Itu masukan untuk kami. Saya akan cek ke staf, apakah perusahaan di sana sudah membayar kewajiban pajak atau tidak. Dalam waktu satu dua hari ke depan kami akan turunkan tim ke Pronggo untuk melakukan monitoring dan evaluasi,” katanya.

Kehek juga membantah jika perusahaan tambang pasir besi di Pronggo tersebut sudah mengekspor hasil tambangnya secara diam-diam ke luar negeri.

Ia mengakui hingga kini terdapat dua buah kapal asing asal Tiongkok yang merapat di Kampung Pronggo.

Kedua kapal itu, katanya, bertugas untuk menyedot material pasir untuk diolah guna diambil pasir besinya.

Material pasir besi yang sudah dibersihkan ditampung kembali di daratan.

Hingga kini material pasir besi dari Pronggo tersebut belum pernah dikirim ke luar dari wilayah Mimika, apalagi ke luar negeri.

“Tiga pekan lalu saya bersama investornya. Hingga sekarang belum ada kapal ekspor yang merapat ke Pronggo. Yang ada di sana cuma kapal penyedot material,” jelas Kehek.

Terkait keberadaan sejumlah pekerja asing di perusahaan pengelola pasir besi Pronggo, Kehek mengakui hal itu.

“Yang punya perusahaan itu kan orang Tiongkok sehingga wajar jika dia menggunakan tenaga kerja dari sana. Tapi kalau memang tenaga kerja asing itu belum pernah dilaporkan ke Imigrasi, kita akan mengeceknya,” tutur Kehek.

Distamben Mimika juga masih menyelidiki apakah keberadaan perusahaan asing asal Tiongkok yang terlibat dalam aktivitas pertambangan pasir besi dan eksplorasi mineral emas di kawasan Pronggo, Ararau, Jera dan wilayah Distrik Mimika Barat Jauh lainnya itu ikut dilindungi oleh salah satu politisi Partai Golkar di Jakarta.

“Jujur, kalau soal itu saya tidak tahu. Saya memang mendengar cerita seperti itu dari masyarakat, tapi kami akan cek. Kami juga akan mengecek, apakah perusahaan di Pronggo itu menggunakan mercuri dan asam sulfat dalam proses pemisahan pasir besi dari material yang lain,” janjinya.

Sebelumnya anggota DPR-Papua Mathea Mameyao dan pengurus Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Marianus Maknaipeku mendesak pemerintah agar segera menutup total aktivitas pertambangan pasir besi di Pronggo tersebut.

Mereka beralasan bahwa kegiatan tersebut mengancam kerusakan lingkungan.

Selain itu, Mathea dan Marianus menilai perusahaan hanya memanfaatkan Koperasi Masyarakat Wawia untuk mencuri kekayaan alam Suku Kamoro untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri. (*)

Editor :
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Distamben Klaim Tambang Pasir Besi Pronggo Legal