Epistema: Pengakuan Masyarakat Adat Butuh Tindak Lanjut

share on:

Jakarta, Jubi/Antara – Epistema Institute menyatakan pengakuan masyarakat hukum adat dan kampung adat di Jayapura, Papua melalui Surat Keputusan Bupati membutuhkan beberapa tindak lanjut agar hal tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Melalui SK Nomor 319 Tahun 2014 dan SK Bupati Jayapura Nomor 320 Tahun 2014 ada pengakuan masyarakat hukum adat, tetapi itu masih membutuhkan tindak lanjut pengakuan masyarakat adat karena selama ini mereka diabaikan kebijakan pemerintah, didiskriminasi dan menerima pelanggaran,” kata Manajer Hukum dan Masyarakat Epistema Institute, Yance Arizona, di Jakarta, Senin (25/5/2015).

Tahap lanjut yang diperlukan, ujar dia, adalah menetapkan batas berdasarkan kesepahaman bersama antarmasyarakat adat mengenai luas kampung adat.

“Pengakuan wilayah adat penting dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat adat sendiri untuk menghindari konflik di kemudian hari,” ujar Yance.

Selain penentuan wilayah, tutur dia, pembangunan daerah selanjutnya juga sebaiknya menyesuaikan dengan pembangunan komunitas adat dan hukum adat yang berlaku agar masyarakat adat menjadi subjek pembangunan di daerahnya sendiri.

Selanjutnya, tindak lanjut yang harus dilakukan adalah pengaturan hak individu dan konsesi perusahaan yang terdapat di masyarakat dengan tegas karena hal yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi tersebut merupakan hal yang sensitif dan rentan konflik.

“Dengan adanya pengakuan masyarakat adat, ketika perusahaan masuk tidak bisa diabaikan, penting bahwa masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan agar masyarakat memperoleh manfaat saat perusahaan beroperasi,” kata dia.

Menurut dia, jika tindak lanjut tersebut berhasil dilakukan, masyarakat adat di Jayapura dapat menjadi percontohan pengakuan untuk daerah lain di Indonesia.

Untuk keberhasilan pelaksanaan tersebut, dibutuhkan juga keterlibatan pemangku kebijakan yang terkait dengan pengakuan itu.

Pada Oktober 2014, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengeluarkan dua Surat Keputusan terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA), yakni SK Nomor 319 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura. Dalam SK itu terdapat sembilan wilayah MHA yang diakui, yakni Bhuyaka/Sentani, Moi, Tepra, Ormu, Yokari, Jouwwary dan Tarpi, Demutru, Elseng, dan Oktim.

Selanjutnya, SK Nomor 320 Tahun 2014 tentang Pembentukan 36 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura. Seluruh kampung yang disebut dalam SK merupakan kampung yang berada di dalam wilayah sembilan MHA yang dicantumkan dalam SK Bupati Nomor 319 Tahun 2014. Namun jumlah kampung yang disebutkan tidak keseluruhan dari kampung ada di setiap MHA tersebut.

Penetapan 36 Kampung Adat tersebut juga merupakan implementasi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni mengenai pembentukan Desa Adat. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Epistema: Pengakuan Masyarakat Adat Butuh Tindak Lanjut