Kinerja Penegak Hukum Belum terkait Kesejahteraan Nelayan

share on:

Jakarta, Jubi/Antara – Kinerja penegakan hukum yang kerap digencarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan belum terkait dengan peningkatan kesejahteraan nelayan, kata Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik.

“Kinerja penegakan hukum belum terhubung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kinerja ekonomi perikanan,” kata Riza Damanik, Kamis (28/5/2015).

Menurut Riza Damanik, pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petambak seharusnya segera membenahi akses dan perlindungan harga BBM.

Kemudian, lanjutnya, percepat penyelesaian skema antisipasi dan komprehensif terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 terkait dengan pelarangan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang mencakup cantrang yang banyak dipakai nelayan tradisional di Pantura.

Selanjutnya, ujar dia, perkuat kapasitas koperasi nelayan dan organisasi nelayan untuk mendapatkan kepastian izin pascamoratorium perizinan kapal penangkap ikan eks-asing, serta menghentikan proyek reklamasi di sejumlah kawasan di Tanah Air seperti di Teluk Jakarta dan Teluk Benoa, Bali.

Sementara itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Rancangan Undang-Undang Nelayan dapat diprioritaskan oleh DPR RI untuk segera disahkan pada 2015 untuk mengangkat taraf kesejahteraan nelayan tradisional.

“RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan diprioritaskan dalam masa sidang Juni-Juli 2015,” kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, di Jakarta, Jumat (22/5) pekan lalu.

Menurut dia, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan saat ini belum mencakup aktor penting lainnya, yakni petambak garam, perempuan dan pelestari ekosistem pesisir.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengemukakan, pengalihan subsidi BBM untuk kegiatan produktif seharusnya dapat dialokasikan khususnya guna meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan di Tanah Air.

“Kita sudah sepakat pengalihan subsidi untuk kegiatan-kegiatan produktif,” kata Indroyono Soesilo dalam diskusi publik “Membangun Perikanan Pasca-UU No. 23 Tahun 2014” yang digelar Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (Ispikani) di Jakarta, Sabtu (18/4).

Menurut Indroyono, dengan demikian organisasi seperti Ispikani seharusnya dapat mengusulkan berbagai hal yang dibutuhkan nelayan.

Menko Maritim mencontohkan, misalnya jaring yang lebih besar atau tenaga motor yang lebih kuat guna mendorong perahu nelayan saat menangkap ikan, atau seperti kebutuhan cold storage serta aliran listriknya. “Sehingga ada dampak langsung pengalihan subsidi untuk hal-hal produktif,” katanya.

Ketua Ispikani, Gellwynn Jusuf, mengatakan industri perikanan nasional masih belum mendunia dan masih banyak pelaku usaha seperti nelayan yang berada di dalam kemiskinan.

Untuk itu, Gellwynnn yang juga menjabat sebagai Dirjen Perikanan Tangkap KKP untuk menyoroti dan memberi masukan apakah kebijakan sektor kelautan dan perikanan saat ini sudah benar dan komprehensif atau belum. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kinerja Penegak Hukum Belum terkait Kesejahteraan Nelayan