PCW: Jangan Hanya Bicara Mess, Tapi Juga Kasus Bansos

share on:
 Kondisi Mess DPR Papua Dalam Tahap Pembangunan Beberapa Waktu Lalu - Jubi/Arjuna
Kondisi Mess DPR Papua Dalam Tahap Pembangunan Beberapa Waktu Lalu – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Tanggapan berbagai pihak termasuk beberapa anggota DPR Papua terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Mess DPR Papua direspon pihak Papua Corruption Watch (PCW). Lembaga itu menyatakan mendukung perhatian sejumlah anggota DPR Papua dalam dugaan korupsi pembangunan mess itu, hanya saja PCW menyarankan agar para legislator tak hanya pada satu kasus.

“PCW sangat mendukung perhatian sejumlah anggota DPRP yang  bersikeras agar temuan hasil audit BPK menyangkut kerugian negara senilai Rp1 miliar lebih terhadap pembangunan mess DPR Papua diusut tuntas. Apalagi itu menyangkut proyek di lingkungan DPRP sendiri. Namun sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya mengawasi pelaksanaan perundang-undangan di Papua, mestinya DPRP tak hanya fokus pada  kasus pembangunan mess semata, tetapi juga harus mengawasi   kerugian negara pada kasus lainnya seperti penerimaan dana Bansos yang tak pantas diterima oleh sejumlah anggota DPRP lalu,” kata Koordinator Investigasi PCW, Hasbi Suaib via pesan elektroniknya kepada Jubi, Jumat (29/5/2015).

PCW mempertanyakan kenapa penerimaan dana Bansos sejumlah anggota DPRP yang  mencuat beberapa waktu lalu didiamkan. Padahal katanya, itu sangat melukai hati rakyat, karena dana Bansos yang seharusnya dirasakan masyarakat justru diterima sejumlah anggota DPRP.

“PCW mendesak baik Polda maupun Kejati Papua agar serius memprioritaskan pengusutan dana Bansos yang diterima sejumlah anggota DPRP. Jangan karena hal ini melibatkan sejumlah anggota DPRP, sehingga penegak hukum enggan mengusutnya,” ucapnya.

Kata Hasbi, PCW setuju pernyataan salah satu anggota DPR Papua, Yan Mandenas  di media yang menyatakan, tak ada yang kebal  hukum, sehingga aparat penegak hukum harus berani mengusut  semua kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara.

“Mengenai pembangunan Mess DPRP, PCW sudah melakukan investigasi dan mendalami masalah ini, termasuk mengkaji hasil temuan audit BPK   Tahun Anggaran 2013 untuk pekerjaan pembangunan tahap III. Ternyata  temuan hasil audit BPK senilai Rp 1.029.568.031,00, adalah denda  keterlambatan pekerjaan yang harus dibayarkan oleh kontraktor, bukan kerugian negara,” katanya.

Menurutnya, ini lebih pada masalah perdata yang biasanya diatur dalam  kontrak pekerjaan, dimana apabila suatu pekerjaan terlambat diselesaikan, kontraktor dikenai sanksi berupa denda keterlambatan. Makanya dalam  rekomendasi BPK dikatakan akibat adanya denda ini, daerah mengalami kekurangan penerimaan, bukan kerugian keuangan negara.

“Ini harus dipahami oleh berbagai pihak. Hasil investigasi PCW, justru  pihak kontraktor yang mengalami kerugian karena ada sejumlah item  pekerjaan yang belum terbayarkan hingga kini dengan perkiraan senilai Rp 2 miliar lebih yaitu pagar keliling, ukiran Papua bahan stenliss, alkobond kiri dan kanan, empat buah pilar ukir Papua, pembuangan limbah, sumur bor, keramik dan lain – lain,” katanya.

PCW justru melihat ada indikasi  terjadi penyalahgunaan kewenangan  oleh pihak Sekwan yang merugikan pihak kontraktor dan menyebabkan keterlambatan yang berujung adanya denda, karena  ada kontrak yang secara hukum sah tetapi tidak dijalankan oleh pihak Sekwan. Selain  itu PCW menemukan juga Sekwan secara sewenang-wenang merubah pagu anggaran pembangunan Mess  dari  nilai  pagu 13 milyar lebih  menjadi  8 milyar.

“Pertanyaannya,  kemana sisa  pagu tersebut dan peruntukannya untuk apa?  Ini yang harus diusut tuntas leh aparat penegak hukum, biar perlu DPRP membentuk Pansus untuk menelusuri  kebijakan Sekwan tersebut.  Sesuai aturan, pagu yang telah ditetapkan dalam APBD tak boleh diutak-atik seenaknya dan diperuntukan untuk kegiatan lain, kecuali  karena kondisi tertentu  yaitu karena  ada bencana dan sebagainya, imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan, pihaknya mendesak polisi mengusut tuntas dugaan penyimpangan proyek pembangunan Mess DPR Papua. Katanya, polisi jangan tebang pilih. Tak ada pihak yang kebal hukum. Siapapun dia jika memang bersalah, harus diproses hukum. Perlu ketegasan dalam memberantas korupsi. (Arjuna Pademme)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PCW: Jangan Hanya Bicara Mess, Tapi Juga Kasus Bansos