Bupati Jayapura : “ Kabupaten Jayapura Harus Bebas Dari Diskriminasi dan Penindasan”

share on:
susana pemutaran film dokumentasi korban pelanggaran HAM di Papua sebelum pelluncuran Buku Menemukan Kembali Indonesia - Jubi / Engel Wally
susana pemutaran film dokumentasi korban pelanggaran HAM di Papua sebelum pelluncuran Buku Menemukan Kembali Indonesia – Jubi / Engel Wally

Sentani, Jubi – Bupati Jayapura Matius Awetouw  mengatakan Penindasan, pelanggaran HAM, Diskriminasi harus ditiadakan di Kabupaten Jayapura, hal ini disampaikannya dalam sambutan tertulisnya yang di bacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jerry  F Dien dalam acara peluncuran dan bedah buku Menemukan Indonesia Kembali jumat pekan kemarin di Aula lantai dua Kantor Bupati gunung merah Sentani.

“ Setiap bentuk penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah ini harus benar – benar di hapuskan, hal ini sesuai dengan penegasan Bupati dalam sambutannya, hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang untuk sebebas-bebasnya melaksanakan aktifitas dan menikmati apa yang tersedia di lingkungannya. Semua makhluk hidup dimata Tuhan sama, oleh karena itu sebagai Pemerintah kami memberikan apresiasi juga terhadap peluncuran buku yang diprakarsai oleh lembaga – lembaga yang sangat perduli terhadap nilai – nilai dan hak asasi manusia,” kata Yerry F Dien Sekda Kabupaten Jayapura usai acara peluncuran buku di aula lantai dua kantor bupati gunung merah Sentani, Jumat (29/5/2015).
Sekda menambahkan bahwa Pemerintah memberikan jaminan bagi mereka yang pernah menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM di Daerah ini.
“ Melalui instansi terkait sudah tentu hal ini akan di proteksi melalui program bantuan sosial yang di lakukan secara bertahap, dan itu sudah menjadi ketetapan yang harus di laksanakan. Secara gamblang sudah ditegaskan oleh para tokoh agama dan semua komponen masyarakat dan ini menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah,” katanya.

Sementara itu dari data laporan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) menuliskan ada 50 organisasi masyarakat sipil yang mendukung perjuangan dan penegakan HAM. Hasil kerja keras ini telah brhasil mendokumentasikan 1.300 kasus pelanggaran HAM yang terjadi antara tahun 1965 dan 2005.

“ Sebenaranya ini merupakan kontribusi masyarakat sipil terhadap negara, secara khusus pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh Indonesia termasuk Papua. Upaya yang di lakukan ini karena ruang kebenaran yang sebenarnya sudah tertutup, proses yang melalui jalur hukum sudah menemui jalan buntu oleh sebab itu perlu ada upaya lain seperti saat ini dan hasilnya akan di sampaikan kepada Pemerintah setempat agar ada langkah kongkrit juga terhadap korban – korban pelanggaran HAM yang harus di ambil Pemerintah terhadap warganya,” kata Indria Fernida salah satu anggota KKPK

Menurut Indri sapaan akrabnya, sebagai anak bangsa semua harus terbuka untuk mengakui dan mengungkapkannya, karena sudah jelas ini sebuah pelanggaran dan ada yang menjadi korban yang menderita samapai saat ini. Upaya ini dilakukan agar kedepannya tidak lagi ada pelanggaran – pelanggaran yang sama terhadap orang lain yang berada disekeliling kita, aksi kejahatan ini harus diputuskan rantainya dan itu membutuhkan kerjasa semua pihak,” ujarnya. (Engel Wally).

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Bupati Jayapura : “ Kabupaten Jayapura Harus Bebas Dari Diskriminasi dan Penindasan”