DKP: Dalam Satu WPP Bisa Transaksi Ikan

share on:

Jayapura, Jubi/Antara – Pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, mengatakan transaksi jual beli ikan tangkapan masih diperbolehkan jika berada dalam satu Wilayah Pengelolaan perikanan (WPP).

Kepala Seksi Perikanan Tangkap DKP Provinsi Papua, Agus Rahmawan, mewakili Kepala DKP Provinsi Papua, Frengky Wally, di Jayapura, Minggu (31/5/2015), menjelaskan dengan diperpanjangnya moratorium perizinan kapal eks-asing berbobot 30 Gross Tonnase (GT) ke atas, maka diperbolehkan antardaerah melakukan aktivitas jual beli ikan sepanjang berada dalam satu WPP.

“Dalam rangka moratorium, wilayah-wilayah yang dalam satu Wilayah Pengelolaan perikanan (WPP) bisa menjalin kerjasama, seperti yang dilakukaan di Timika. Mereka mendatangkan ikan dari Maluku,” ucap Rahmawan.

Menurutnya, semenjak moratorium itu diberlakukan pada akhir 2014, Kabupaten Mimika kesulitan mendapat pasokkan ikan, sehingga terjadilah transaksi antar kepulauan tersebut, dan hal tersebut telah dipastikan bisa dilakukan.

“Sebenarnya itu awalnya tidak bisa. Tapi setelah dikoordinasikan dengan pusat, hal tersebut diperbolehkan asal masih dalam satu WPP,” ucapnya.

Mengenai perizinannya, kata Rahmawan, DKP Provinsi Papua sudah mengkoordinasikannya kepada Pemerintah Provinsi Maluku.

WPP 718, ungkapnya, mencakup kawasan Kabupaten Mimika, Merauke, Mappi, Asmat, hingga kawasan Maluku. (*)

Editor : Dewi Wuladari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DKP: Dalam Satu WPP Bisa Transaksi Ikan