Petugas Kesehatan Diminta Lakukan Pelayanan Sesuai Pendidikan

share on:
Asisten I bidang Pemerintahan Papua, Doren Wakerkwa - Alex/Jubi
Asisten I bidang Pemerintahan Papua, Doren Wakerkwa – Alex/Jubi

Jayapura, Jubi – Petugas kesehatan di puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit dan lembaga pendidikan kesehatan diminta untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan latar belakang pendidikan mulai dari dokter, apoteker, perawat, bidan dan lainnya.

“Ini yang harus menjadi perhatian. Untuk itu perlu disusun program atau kegiatan pembangunan kesehatan yang terpadu, konsisten, berkelanjutan dan sinergi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota, sehingga dalam melakukan pelayanan kesehatan dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Asisten I bidang Pemerintahan Papua, Doren Wakerkwa, di Jayapura, Minggu (31/5/2015).

Menurut ia, dalam menghadapi tantangan pembangunan kesehatan di masa depan pada era globalisasi atau liberalisasi perdagangan dunia, perlu merubah paradigma pembangunan kesehatan yang menempatkan masyarakat adat sebagai sasaran utama pelayanan kesehatan di Papua.

“Bagi dokter, bidan, perawat, farmasi, laboratorium, ahli gizi dan lainnya harus cerdas dan profesional mengelola pusat-pusat pelayanan kesehatan dengan konsisten, menggunakan kriteria standar pelayanan yang telah ditetapkan,” katanya.

Untuk itu, dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan di puskesmas, rumah sakit serta jaringannya di Provinsi Papua disamping mengacu pada sistem kesehatan nasional, hendaknya diarahkan pada aspek keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat.

“Dinas Kesehatan harus hadirkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Hal ini penting dilakukan guna menjangkau seluruh masyarakat Papua,” ucapnya.

Sebelumnya. Untuk menata pelayanan kesehatan di provinsi paling timur di Indonesia, Gubernur Papua Lukas Enembe telah menetapkan 15 arah kebijakan kesehatan.

Kebijakan tersebut antara lain, perluasan jangkauan pelayanan sampai di kampung dengan layanan kesehatan terbang, terapung dan kaki telanjang, Jaminan pembiayaan kesehatan dasar dan rujukan dengan Kartu Papua Sehat (KPS). Penurunan AKI hingga 275/100.000 KH serta revalitasi KB Khas Papua (Menjarangkan Kehamilan dan membantu yang inferti, Penurunan AKB hingga 34/1000 KH serta pencapaian kampung UCI hingga 80 persen.

Selain itu, penurunan presentasi gizi buruk pada bayi dan balita hingga 13,5 persen, Pengendalian penyakit menular terfokus ATM (AIDS, TBC dan Malaria) penyakit terlupakan, Penyakit tidak menular diikuti dengan penyelehatan lingkungan dan Peningkatan ketersediaan obat, regensia, alat kesehatan dan sarana kesehatan melalui mekanisme satu pintu.

“Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua dan Peraturan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Alokasi Pembiayaan 15 persen Dana Otsus di Kabupaten/Kota,” kata Enembe. (Alexander Loen)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Petugas Kesehatan Diminta Lakukan Pelayanan Sesuai Pendidikan