Hindari Proyek Fiktif, KLP Sosialisasi PPHP

share on:
Kantor Layanan Pengadaan Kota Jayapura-Jubi/Sindung
Kantor Layanan Pengadaan Kota Jayapura-Jubi/Sindung

Jayapura, Jubi – Hindari proyek fiktif ataupun mark up, Kantor Layanan Pengadaan (KLP) Kota Jayapura memberikan sosialisasi terhadap 150 orang Panitia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP) yang ditunjuk di setiap SKPD/Kantor dan Badan di jajaran Pemerintah Kota Jayapura.

“Jika orang ada bilang proyek fiktif ini diakibatkan  adanya PPHP ini tidak bekerja baik, dan kami harapkan mereka tidak hanya duduk di kantor akan tetapi ikut terus memonitoring pekerjaan dari perencanaan hingga penandatangan berita acara penyerahan penerimaan barang,”kata Kepala Kantor Layanan Pengadaan, Mathias Mano kepada Jubi, di sela-sela sosialisasi PPHP di kantor Walikota Jayapura (3/6/2015) siang.

Panitia atau disebut PPHP ini, kata Mano akan bekerja sebelum, sedang dan sesudah pekerjaan diberikan kepada para pengusaha yang sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

”Sehingga betapa pentingnya pemeriksaan ini dengan output keuangan yang dicairkan. Jadi kalau pemeriksa itu hanya asal tidak sesuai kontrak dan tidak melihat barang akan berdampak fatal, karena mereka ini adalah ujung diperiksa duluan oleh pihak berwajib dan penyataan yang mereka buat ini tidak akan berlaku jika ada masalah dibelakang,” katanya.

Dia mengakui, sebelum adanya PP Nomor 54 tahun 2010, PPHP ini disebut juga dengan panitia atau pejabat pemeriksa barang, dan Pemeriksaan barang baik pengadaan fisik atau barang, dilelang ataupun tidak itu harus dilakukan pemeriksaan.

“Pemeriksaan dulu di pemerintah Kota Jayapura tergabung di bidang asset Badan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), akan tetapi kini sesuai PP Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menuntut harus mengangkat PPHP di tiap SKPD guna memeriksa barang atau barang yang akan diadakan, penerimaan barang ini harus melalui tim pemeriksa yang ditunjuk secara khusus oleh SKPD yang bersangkutan,”katanya.

Sekretaris Daerah Kota Jayapura, RD Siahaya mengungkapkan adanya sosialisasi ini wajib diikuti oleh PPHP disetiap SKPD agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sesuai prosedur yang baik dan benar.
“Pelaksanaan sosialisasi ini adalah sebagai mekanisme proses formal yang harus diapresiasi dan diikuti oleh PPHP dengan seksama sehingga memperoleh hasil yang memadai sehingga mampu menjawab tuntutan implementasi terhadap pelayanan public dan adaptasi terhadap regulasi yang senantiasa berubah,” kata RD Siahaya dalam sambutannya. (Sindung Sukoco)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Hindari Proyek Fiktif, KLP Sosialisasi PPHP