Menkopolhukam: Tim Monitoring Tidak Hanya di Papua

share on:

Jakarta, Jubi/Antara – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan tim monitoring yang bertugas untuk memonitor jurnalis asing tidak hanya berada di Papua namun juga wilayah lainnya di seluruh Indonesia.

“Ini sama saja dengan wilayah lain seperti di Jakarta ada jurnalis asing, harus ada izinnya kepada clear house. Jadi sama, tidak ada hal khusus,” kata Tedjo, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Kendati demikian, Tedjo mengatakan tim monitoring tersebut bukan untuk memata-matai mereka tapi supaya kegiatannya terkontrol. Jurnalis asing juga diharapkan melapor setiap akan melakukan peliputan di Papua, sehingga bila terjadi sesuatu, pemerintah tak disalahkan.

Dia juga mengatakan kebijakan yang memperbolehkan jurnalis asing masuk ke Papua, agar stigma yang melekat di provinsi di paling timur Indonesia tersebut, seperti rawan konflik, keterbelakangan, tidak ada pembangunan, dan pelanggaran HAM, bisa luntur.

“Ini supaya negara asing bisa melihat bahwa Papua tidak seperti itu jadi pemberitaan juga lebih objektif dan tidak hanya mendengar, menyadur atau menjiplak dari orang lain yang belum tentu benar jadi bisa melihat realita apa adanya,” kata Tedjo.

Tedjo menilai ada pihak-pihak yang secara gencar menyebarkan informasi negatif di Papua soal pelanggaran HAM, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan, dan kesenjangan di Papua.

“Bahkan, ada kemungkinan dengan adanya keterbukaan jurnalis asing di Papua ini akan berdampak negatif. Media asing itu dapat ditunggangi kepentingan tertentu yang bertujuan mengganggu kepentingan nasional,” katanya.

Terkait dengan anggota tim monitoring, Tedjo mengatakan dirinya belum mengetahui secara pasti unsur yang di dalamnya namun dia menyebutkan semuanya adalah aparatur terkait untuk memonitor situasi di wilayah tersebut.

Karenanya, setiap jurnalis asing yang masuk Indonesia, khususnya di Papua dan Papua Barat, harus mengikuti prosedur hukum, seperti UU Keimigrasian.

Prosedur yang harus ditempuh yakni mengajukan permohonan untuk melakukan peliputan, termasuk dalam rangka pembuatan film dan surat keterangan dari perusahaan media. (*)

Editor :
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Menkopolhukam: Tim Monitoring Tidak Hanya di Papua