Connect with us

Lapago & Meepago

Kantor KPUD Paniai yang Terbakar akan segera Dibangun

Published

on

Kondisi kantor KPUD Paniai yang terbakar - Jubi/Abeth You

Kondisi kantor KPUD Paniai yang terbakar – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Paniai yang terbakar pada 7 Desember 2014 lalu akan segera dibangun kembali.

Hal tersebut disampaikan, Ketua KPUD Kabupaten Paniai, Yulius Gobai untuk melakukan aktivitas sehari-hari pihaknya menggunakan kantor logistik yang berada di gedung kantor KPUD yang terbakar itu.

Dijelaskan, pihaknya telah mendapatkan bantuan dari pemkab setempat berupa uang yang bersumber dari APBD tahun 2015 dan bantuan dari pemerintah pusat.

“Kemarin kami sudah ketemu dengan pak Bupati, beliau ada bantu dana sebesar Rp. 1,5 miliar. Selain itu juga ada bantuan dana dari pusat. Sedikit lagi kami bangun,” ungkapnya kata Yulius Gobai kepada wartawan di Abepura, Rabu (10/6).

Sebelumnya Bupati Paniai mengatakan, kantor KPU yang terbakar itu dilakukan oleh orang-orang yang telah kalah dalam pemilihan legislatif kemarin.

“Orang yang bakar kantor itu sama saja membakar dirinya sendiri. Gedung itu tidak ada masalah, kenapa mau bakar lagi,” kata Hengki kala itu.

Menurut Kayame, pihaknya berjanji gedung independent itu akan dibangun sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada di khas daerah. (Abeth You)

Lapago & Meepago

Aktor Pendemo Bupati Yahukimo diminta Iklas dan Bersabar Lima Tahun lagi

Published

on

Bupati Yahukimo Abock Busup dan Wakil I DPRD Yahukimo Maus Asso (tengah) bersama pimpinan dan staf Bank Papua saat mendistribusikan Dana Kampung di Kurima. -Jubi/Yuliana Lantipo

Bupati Yahukimo Abock Busup dan Wakil I DPRD Yahukimo Maus Asso (tengah) bersama pimpinan dan staf Bank Papua saat mendistribusikan Dana Kampung di Kurima. -Jubi/Yuliana Lantipo

Jayapura, Jubi – Arkilaus Asso-Lapius Merel Soll, salah satu pasangan kandidat calon bupati Yahukimo yang kalah dalam pemilukada serentak pada 9 Desember 2016, dinilai belum iklas menerima kekalahannya dengan menjadi aktor dibalik demonstrasi dalam dua pekan terakhir oleh sejumlah orang di Jayapura.

Pekan lalu dan Selasa (20/9), sejumlah orang yang menamakan diri “masyarakat Yahukimo” mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Papua dan Polda Papua. Dalam aksi damai itu, mereka mendesak agar bupati terpilih, Abock Busup ditangkap dan diperiksa. Bupati yang menang satu putaran dengan mayoritas dukungan yakni 75 persen suara itu dituding masih menerima gaji dari jabatan sebelumnya yakni Wakil I DPRD Yahukimo. Selain itu, Abock yang baru lima bulan menjabat kepala daerah ini juga dituding korupsi anggaran daerah sebesar Rp4 miliar.

Atas tudingan tersebut, Bupati Abock Busup, dengan tenang mengatakan, “(Motifnya) ini sebenarnya kan (karena) sakit hati. (Motif) kedua, mereka tidak mau menerima kekalahan,” katanya kepada sejumlah awak media di Abepura, Selasa (20/9/2016). Ia menyebut Arkilaus Asso dan Lapius Merel Soll yang menjadi aktor dibalik demonstrasi yang menurutnya tidak berdasar dan salah alamat.

Abock menjelaskan, berdasarkan peraturan tentang pemilihan kepala daerah tahun 2010, setiap kandidat dari birokrasi pemerintahan dibolehkan mengajukan izin. Apabila kandidat itu terpilih, ia baru diminta untuk memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya dibirokrasi maupun jabatan politik. Namun, apabila kalah, kandidat tersebut dibolehkan untuk kembali bekerja.

Peraturan tersebut kemudian berubah, dalam peraturan terkait pemilikada tahun 2015, setiap kandidat dari birokrasi maupun jabatan politik seperti dewan wakil rakyat diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya dengan semua konsekuensi. Menang atau kalah, jabatannya menjadi taruhannya.

Berangkat dari peraturan tersebut, bupati Abock mengatakan bahwa semua tuduhan yang diberikan padanya tidak berdasar. Terkait tudingan penerimaan gaji “doble”, “saya sudah mengundurkan diri dari DPRD. KPU (telah) loloskan saya termasuk dengan surat pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Yahukimo, itu berarti juga gaji saya dihentikan berdasarkan surat pemberhentian itu,” kata Bupati. “Saya punya SK penggantian, itu sudah ada. Dan, (sejak itu) gaji itu dialihkan ke kas daerah Yahukimo,” jelasnya.

“Undang-undang bagi calon cukup dengan izin, maka saya pun izin resmi. Tapi, untuk tahun 2015 saat saya maju, ini diwajibkan untuk anggota DPR(D) untuk mundur dan berhenti, begitu KPU Yahukimo tetapkan, jadi saya juga mundur dari keanggotaan DPR dan dengan begitu saya pun tidak lagi menerima gaji.”

Kendati demikian, Abock menyatakan siap menghadapi tuntutan yang dijalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. “Kalau memang ada kedapatan (bukti) sebaiknya diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang dan nanti buktikan di pengadilan saja. Tidak dengan mengganggu di daerah orang Jayapura, yang juga sedang bersiap pemilukada.”

Proses Hukum

Bupati menegaskan akan menindaktegas dengan menggugat kembali aktor dibalik demonstrasi yang dinilai Abock telah “mencemarkan nama baik pemerintah daerah”.

“Ada teman pesaing (pemilukada) kemarin yaitu nomor urut 2, Pak Arkilaus Asso dan Lapius Merel Soll, yang demo minggu lalu ke Kajati (Kejaksaan Tinggi) Papua dan hari ini ke Polda Papua. Saya mau lapor AA dan SL, itu otaknya. Kalau yang datang demo itu kan cuma suruhan saja,” ujarnya.

Bupati mengimbau seluruh masyarakat Yahukimo dari semua unsur; pegawai pemerintah, kepala kampung, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa/i untuk tidak mudah terprovokasi memecahbelah pemerintahan terpilih dan mengajak seluruh masyarakat ikut mengawal program pembangunan manusia dan daerah Yahukimo.

Terlepas dari proses hukum yang akan ditindaklanjuti, bupati Abock mengimbau agar pasangan Arkilaus-Lapius ikut membantu menyumbangkan energinya untuk membangun daerah. “Teman yang kalah, saya harap siap bersaing untuk lima tahun mendatang, jangan habiskan energi sekarang tapi pikir untuk bangun daerah,” ujarnya. (*)

 

Continue Reading

Lapago & Meepago

5 Anggota KNPB Yahukimo Ditangkap, Massa Lanjutkan Aksi

Published

on

Aksi Damai KNPB Yahukimo di Dekai, 19/9/2016 – JUBI/Piter Lokon

Aksi Damai KNPB Yahukimo di Dekai, 19/9/2016 – JUBI/Piter Lokon

Yahukimo, Jubi – Lima orang anggota KNPB Wilayah Yahukimo kembali ditangkap saat demo damai, Senin (19/9/2016), di pertigaan Ruko ke Pasar Baru, Dekai, Kabupaten Yahukimo, oleh satuan Brimob sekitar pukul 8 pagi.

Penangkapan tersebut terjadi saat orasi politik berlangsung di tengah-tengah ribuan massa KNPB dan rakyat Yahukimo.

“Kami ditangkap oleh anggota Brimob yang saat itu datang dengan mobil  Avanza hitam dengan senjata lengkap dan kepung kami. Mereka bilang jangan ada yang lari, kalau ada yang lari kami tembak,” kata Mito Bahabol anggota KNPB yang ditangkap, sambil menirukan perkataan seorang anggota Brimob.

Menghindari jatuhnya korban di pihak KNPB dan masyarakat, lanjut dia, pihaknya menuruti permintaan Brimob.

“Jangan sampai anggota KNPB dan masyarakat jadi korban, sehingga kami yang pimpin di titik ruko angkat tangan, dan kelima orang itu sempat ditendang dengan sepatu Lars. Kemudian kami dibawa dengan menggunakan truk Dalmas milik anggota Polisi yang saat itu dipakai oleh anggota Brimob,” ujarnya.

Mito melanjutkan, bahwa mereka tidak diberikan izin aksi di lapangan terbuka kantor bupati lama dan aparat menghadang mereka di Jalan Gunung.

Aminus Balingga, Ketua PRD Yahukimo yang ditemui disela-sela aksi mengatakan kegiatan aksi tetap berlangsung. “Tetapi kami sudah laksanakan aksi dukungan kepada negara-negara Pasifik yang tergabung dalam  Pacific Islands Coalition on West Papua (PICWP) yang akan bicara dalam sidang Umum PBB terkait persoalan Pelanggaran HAM Papua  untuk penentuan nasib sendiri,” ujarnya ketika aksi mulai usai.

Kapolres Yahukimo, AKBP Anthony B. Maring, ketika ditemui wartawan Jubi mengatakan bahwa sehari sebelumnya ada surat pemberitahuan KNPB yang diantarkan ke pihak Polres Yahukimo.

“Kami terima surat tersebut, namun pihak KNPB tidak datang ambil surat tanda terima yang di keluarkan oleh kepolisian Polres Yahukimo. Kami menangkap mereka karena ada orasi dan pengumpulan massa. Kalau mereka langsung ke tempat aksi maka kami tidak tangkap,” ujar  Anthony Maring menjelaskan.

Kapolres juga mengatakan karena ada kumpul-kumpul maka pasti pihaknya akan bubarkan. “Tetapi yang ditangkap akan dibebaskan setelah kami ambil keterangan, dan kami bisa saja bebaskan sekarang namun perlu didoakan oleh pihak gereja, jadi kami tunggu lalu akan bebaskan,” demikian kata Kapolres Yahukimo.

Koordinator lapangan (Korlap), Yalenang Wakla mengatakan bahwa mereka sudah menghormati undang-undang dengan memasukkan surat 3 hari sebelumnya. “Namun tadi kami di hadang dan terpaksa kami lakukan aksi di pertigaan Jalan Bandara dan jalan Gunung. Kalau sesuai surat pemberitahuan, maka sampai jam 12 siang, namun karena ada tekanan kami lakukan hanya setengah jam saja,” katanya dengan nada kesal.

Sekretaris I KNPB, Mecky Yeimo, mengatakan Senin (19/9/2016) malam bahwa semua yang ditangkap di Yahukimo sudah dibebaskan. Sehari sebelumnya, 21 orang anggota KNPB juga ditangkap karena menyebarkan selebaran, dan dibebaskan pada sore harinya. (Piter Lokon)

Continue Reading

Lapago & Meepago

Dinas PU Paniai Dorong Perbup Standardisasi Besaran Gantirugi

Published

on

Dengar Pendapat tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kesepakatan Masyarakat , Jumat (16/09) di Aula SP YPPK Kugapat , Distrik Bibibida, Kabupaten Paniai. - JUBI/Agus Tebai

Dengar Pendapat tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kesepakatan Masyarakat , Jumat (16/09) di Aula SP YPPK Kugapat, Distrik Bibibida, Kabupaten Paniai. – JUBI/Agus Tebai

Dogiyai, Jubi – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Paniai menggelar pertemuan Dengar Pendapat Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kesepakatan Masyarakat  , Jumat (16/09) di Aula SP YPPK Kugapat , Distrik Bibibida, Kabupaten Paniai.

Pertemuan itu dihadiri  Kepala Dinas PU Paniai, Heri G Saflembolo, sebagai Penanggungjawab Tim, Kepala Suku Moni, Yosep Zonggonau, masyarakat Bibida serta beberapa kontraktor.

Deki Gobai, Ketua Tim Sosialiasi Penentuan Ganti Rugi, mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendengar pendapat masyarakat dan mencari titik temu untuk menghasilkan standar harga ganti rugi.

“Memang selama ini tidak ada standar harga ganti rugi untuk kebun dan tanaman lainnya akibat pembuatan jalan. Ada daerah yang masyarakatnya meminta ganti rugi terlalu tinggi tetapi ada juga dibawah dari itu, sehingga perlu ada titik temu untuk menghasilkan angka yang wajar. Dalam rangka itu kami perlu mendengar pendapat masyarakat, sebelum kami mendorong ditetapkan dalam Peraturan Bupati,” katanya.

Menurut dia, selama ini banyak  masyarakat yang baranggapan bahwa Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang ‘makan’ uang dari kontraktor, padahal itu tidak.

“Oleh karena itu, hal ini harus kami lakukan supaya ada patokan yang tegas dan jelas supaya masyarakat juga mengetahui nilainya, karena itu kami mulai dengan mendengarkan suara atau pendapat dari masyarakat lebih dahulu,” ujar Deki Gobai yang juga Ketua Asosiasi Kepala Distrik Kabupaten Paniai.

Ditempat yang sama, Kepala Distrik Topiyai yang juga anggota Tim Sosialisasi, Beni Degey  meminta kepada masyarakat agar biaya ganti rugi tidak menuntut yang berlebihan sebab pembangunan jalan ini penting bagi masyarakat, karena itu masyarakat juga harus mendukung pemerintah yang sedang membangun jalan.

”Kami mulai sosialisasi ini dari Bibida karena kami anggap masyarakat Bibida sudah paham dan mengerti bahwa pembangunan jalan ini penting, sebagai salah satu penghargaan kepada masyarakat. Pemda Paniai dalam hal ini Bupati Paniai, Hengki Kayame sekarang sudah  mulai menjangkau kampung-kampung dengan pembangunan jalan,” katanya.

“Saya dulu naik taksi ke Bibida tetapi untuk sampai kerumah, saya harus lewati pecek yang padat. Tetapi sekarang sudah ada jalan sehingga saya bisa naik mobil sampai di depan rumah saya, karena itu saya dukung langkah untuk buat standar harga supaya jangan memberatkan kontraktor tetapi juga bisa penuhi hak masyararakat,” lanjutnya.

Sementara itu, Yosep Zonggonau, Wakil Ketua Dewan Adat Paniai, mengatakan masyarakat Bibida juga mendukung langkah Dinas PU Paniai untuk membuat standardisasi gantirugi hak masyarakat dalam pembuatan jalan di Paniai .

“Masyarakat juga sepakat untuk tidak menuntut hak ulayat dan garapan dalam pembangunan jalan di Paniai. Bila perlu menetapkan peraturan Bupati, dalam hal ini penentuan harga ganti rugi, agar tidak terjadi keterlambatan proses pembangunan,” katanya. (Agus Tebai)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.