Tuntaskan Kasus Paniai, Jangan lagi ada Tim Tandingan

share on:
 Ilustrasi: Demo Mahasiswa dan Pemuda Terkait Kasus Paniai di Halaman Kantor DPR Papua Beberapa Waktu Lalu - Jubi/Arjuna

Ilustrasi: Demo Mahasiswa dan Pemuda Terkait Kasus Paniai di Halaman Kantor DPR Papua Beberapa Waktu Lalu – Jubi/Arjuna 

Jayapura, Jubi – Pihak Panitia Khusus (Pansus) Hak Asasi Manusia (HAM) DPR Papua terus berupaya mendorong penuntasan kasus penembakan yang menewaskan empat siswa SMA dan puluhan warga sipil terluka di Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Paniai pada 8 Desember 2014 lalu. Pihak parlemen tak ingin ada tim – tim tandingan yang dibentuk pihak tertentu.

Ketua Pansus HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, semua pihak harus mendukung upaya penuntasan kasus berdarah itu. Terutama berbagai upaya yang dilakukan pihak Komnas HAM RI.

“Saya sudah berkomukasi dengan pihak Komnas HAM RI, dan mereka sudah merekomendasikan pembentukan tim adhoc atau Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM). Komnas HAM menyatakan kasus Paniai adalah pelanggaran HAM berat. Jangan lagi ada tim – tim tandingan yang dibentuk lembaga atau institusi negara tertentu,” kata Laurenzus Kadepa via teleponnya, Kamis (11/6/2015).

Katanya, jika seperti itu terus, kapan masalah Paniai akan selesai. Sampai kapan korban dan keluarga korban harus menunggu adanya keadilan untuk mereka.

“Pansus HAM DPR Papua minta semua lembaga mendukung kerja Komnas HAM RI, yang sudah membentuk tim investigasi dan turun ke Paniai lalu, dan merekomendasikan pembentukan tim adhoc atau KPP HAM.

” Harusnya semua lembaga dan institusi negara, termasuk TNI/Polri, menghargai dan mendukung upaya Komnas HAM RI,” ucapnya.

Enam bulan pasca kasus berdarah itu, belum juga ada kejelasan siapa pelaku dibalik aksi tersebut. Berbagai lembaga dan institusi negara telah membentuk tim melakukan investigasi ke Panai, namun hasilnya nihil.

Kepada Jubi beberapa hari lalu, salah satu pemuda Suku Mee, Lukas Gobay mengatakan, semua pihak yang ada di Paniai baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat sendiri perlu mendukung upaya Pansus HAM DPR Papua dan Komnas HAM RI untuk mengungkap kasus itu, agar korban dan keluarga korban mendapat keadilan.

“Semua pihak perlu mendukung penyelesaian kasus itu, dan Komisi KPP HAM atau kini disebut tim Adhoc bisa tertentuk, agar masalah ini dibawa ke pengadilan HAM,” kata Lukas Gobay kala itu.

Menurutnya, insiden berdarah yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa itu, jelas merupakan pelanggaran HAM berat. Ia berharap kasus itu bisa terungkap agar hal yang sama tak terjadi lagi dikemudian hari. (Arjuna Pademme)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Tuntaskan Kasus Paniai, Jangan lagi ada Tim Tandingan