BPK RI Beri Opini WTP Untuk Pemprov Papua

share on:
Sekjen BPK RI, Hendar Ristriawan Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemprov Papua Tahun 2014 - Jubi/Alex
Sekjen BPK RI, Hendar Ristriawan Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemprov Papua Tahun 2014 – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun anggaran 2014.

“Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Papua Tahun Anggaran 2014,” kata Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam sidang Paripurna DPR Papua, di Jayapura, Jumat (12/6/2015).

Dia jelaskan, pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2014 dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan, pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sisntem pengendalian intern.

“Pemeriksaan atas laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan,” jelasnya.

Jika melihat laporan keuangan tahun anggaran 2013, ujar Hendar, permasalahan yang masih muncul terkait pencatatan aset. Menyangkut hal ini ada dua hal, yakni pertama sistemnya dan kedua adalah sumber daya manusianya.

“Satu pemerintah daerah yang mau melakukan investasi di bidang sumber daya manusia itu adalah satu pemerintahan yang bagus. Karena, investasi ini hasilnya tidak segera tetapi kemudian. Ini sudah dibuktikan oleh Pemerintah Provinsi Papua,” kata Hendar.

Dia katakan, sejauh ini pemerintah provinis telah mendidik sumber daya manusia khusus untuk menangani persoalan persoalan keuangan. Ini betul betul dimanfaatkan tidak sekedar hanya mendidik dan yang penting ada kemauan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Itu jarang, sehingga opini yang sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sekarang jadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua adalah mereka mereka yang telah di didik khusus untuk menangani persoalan persoalan terkait pengelolaan keuangan,” ucapnya.

Ia menilai, pekerjaan pengelolaan tidak berhenti dan sebetulnya langkah yang sudah dilakukan sudah benar dengan memperbaiki sistem dan sumber daya manusia, tinggal bagaimana terus mempertahankan hal itu. Dengan tidak lupa mencetak sumber daya manusia yang mampu dan mau bekerja.

“Saya apresiasi pak gubernur dan wakil gubernur termasuk ketua DPR Papua bersinergi, disatu pihak eksekutif yang mengelola anggaran, dan DPRP memberikan masukan lewat kegiatan pengawasannya, hasilnya kita lihat seperi saat ini,” katanya lagi. (Alexander Loen)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  BPK RI Beri Opini WTP Untuk Pemprov Papua