Mendukung Tim Ad Hoc, DAD Paniai Usul Galang Dana

share on:
Keluarga korban sedang menutup kuburan 4 pelajar dengan Tehel di bawah tiang bendera  di Lapangan Karel Gobai, Enarotali (12/12/2014) - Jubi/Abeth You
Keluarga korban sedang menutup kuburan 4 pelajar dengan Tehel di bawah tiang bendera di Lapangan Karel Gobai, Enarotali (12/12/2014) – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR. Gobai menegaskan, guna menyelidikin dan menyelesaikan kasus Paniai Berdarah pada 8 Desember 2014 lalu tidak perlu banyak Obeng Test, seperti Tim Ad Hoc, TGPF atau Tim Investigasi Independen juga Tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI).

Kedatangan Tim Investigasi dari Kemenkopolhukam RI ke Enarotali, Kabupaten Paniai baru-baru ini untuk mengumpulkan data tentang kasus Paniai Berdarah, 8 Desember 2014 yang sudah disimpulkan oleh Komnas HAM RI,” tegas John NR. Gobai kepada Jubi via selular, Senin (15/6).

Dijelaskan Gobai, telah diduga terjadi Pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kami menilai kedatangan tim dari Kemenkopolhukam tersebut hanya ingin mempertahankan wibawa negara serta menghasilkan data pembanding atau tandingan terhadap data yang diperoleh Komnas HAM RI,” ujarnya.

Sehingga, dapat dikatakan kunjungan tersebut sudah sangat bertentangan dengan amanat aturan perundangan di sektor penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia maupun di tingkat internasional.

“Berkenaan dengan kasus Paniai Berdarah ini, sebenarnya Komnas HAM sendiri sudah membentuk Tim Ad Hoc berdasarkan ketentuan pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” ucapnya.

Dirinya menduga Tim Ad Hoc tidak datang ke Paniai karena tim tersebut tidak ada dana perjalanan, sehingga ia meminta untuk melakukan penggalangan dana.

“Mungkin Tim Ad Hoc itu tidak dapat ke Paniai karena tidak ada dana sehingga mari kita galang dana untuk Komnas HAM RI agar mereka segera menurunkan Tim Ad Hoc Kasus Paniai Berdarah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus HAM, DPRP Laurenzus Kadepa mengatakan, semua pihak di Indonesia harus mendukung kinerja Komnas HAM dalam menuntaskan Kasus Paniai Berdarah.

“Harusnya semua lembaga dan institusi negara, termasuk TNI/Polri, menghargai dan mendukung upaya Komnas HAM RI. Kami terus berupaya mendorong penuntasan kasus penembakan yang menewaskan empat siswa SMA dan puluhan warga sipil terluka di Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Paniai pada 8 Desember 2014 lalu. Pihak parlemen tak ingin ada tim-tim tandingan yang dibentuk pihak tertentu,” tegas Kadepa. (Abeth You)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Mendukung Tim Ad Hoc, DAD Paniai Usul Galang Dana